Beritanda.net – Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diukur dari rekam jejak pengalaman dan kualitas kinerja nyata, bukan sekadar dari banyaknya sertifikat pelatihan yang dikumpulkan.
Pernyataan itu disampaikan Wali Kota ayakumbuh Zulmaeta saat membuka Sosialisasi Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Kamis (17/9/2026).
Zulmaeta lantas menganalogikan, ASN itu ibarat sopir. Dia harus memahami kendaraannya sekaligus mengenali medan yang dilalui.
“Kalau tidak, bagaimana bisa membawa Kota Payakumbuh sampai ke tujuan? Jangan sampai malah masuk jurang,” ujar Zulmaeta
Ia lantas mengingatkan jajarannya agar tidak menjadikan seminar, pendidikan dan pelatihan (diklat) semata-mata sebagai ajang berburu sertifikat.
“Ilmu yang diperoleh harus mampu diterjemahkan menjadi tindakan dan solusi konkret dalam pelayanan publik,”tegasnya.
Walikota Zulmaeta kemudian memaparkan prinsip “Trilogi Zuzema” sebagai fondasi ASN Payakumbuh, yakni kejujuran, loyalitas, dan profesionalitas. Ia menggarisbawahi bahwa loyalitas harus tegak lurus pada aturan, sementara penempatan jabatan wajib didasarkan pada rekam jejak prestasi, bukan unsur kedekatan.
Pemko Payakumbuh menargetkan implementasi RPL untuk jenjang administrator dapat terealisasi secara maksimal pada 2027, memanfaatkan masa relaksasi aturan yang berlaku hingga 2028.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar ASN bersertifikat, tetapi mereka yang berintegritas dan memiliki kemampuan nyata membawa Payakumbuh mencapai kemajuan,” pungkas Zulmaeta.
Langkah Pemko Payakumbuh menggelar sosialisasi RPL ini merupakan terobosan strategis untuk mempercepat profesionalitas tersebut.
Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh, Dafrul Pasi, mengungkapkan bahwa skema RPL menjadi jalan keluar atas panjangnya antrean pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan.
Saat ini, Pemko mencatat adanya antrean 13 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT), 70 administrator, dan 263 pengawas.
“Keterbatasan anggaran pada 2026 membuat kita hanya mampu membiayai pelatihan delapan pejabat. Jika mengandalkan cara konvensional, menyekolahkan 70 administrator bisa memakan waktu 10 tahun. Namun, melalui skema RPL pada 2027, alokasi anggaran yang sama diproyeksikan mampu menjangkau hingga 52 pejabat administrator,” beber Dafrul.
Inovasi efisiensi dari Payakumbuh ini sejalan dengan arahan pusat. Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Erna Irawati, menjelaskan bahwa paradigma pengembangan ASN kini bergerak dari pendidikan formal menuju pembelajaran empiris yang terhubung langsung dengan pekerjaan, seperti mentoring, coaching, dan penugasan proyek lapangan.
Langkah cepat Payakumbuh juga menuai apresiasi dari tingkat provinsi. Kabid Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Sumatra Barat, Youlius Honesti, menyebut Payakumbuh sebagai daerah pertama di Sumbar yang berinisiatif mengeksekusi skema RPL pada 2026 ini.
(Fathiya)
