Beritanda.net – Di balik pelantikan pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Solok periode 2026–2031, persoalan mendasar yang dihadapi petani masih menanti penyelesaian. Distribusi air ke persawahan, terutama di kawasan Sawah Solok yang terdampak bencana alam, menjadi salah satu pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius dan langkah nyata.
Tantangan itu mengemuka saat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kota Solok resmi dilantik dan dikukuhkan di Hotel Primere Kota Solok, Rabu (28/10/2026). Organisasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi wadah berhimpun, tetapi juga tampil sebagai jembatan aspirasi petani sekaligus mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.
Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Barat, Dr. Dian Anggraini Oktavia, M.Si, Wali Kota Solok Dr. Ramadhani Kirana Putra, Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli, SE, MM, Kapolres Solok Kota AKBP Mas’ud Ahmad, serta Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daswippetra Dt. Manjinjiang Alam, M.Si. Hadir pula unsur Forkopimda, tokoh adat, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan undangan lainnya.
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Barat, Dian Anggraini Oktavia, mengatakan penguatan organisasi di tingkat daerah bertujuan memastikan program pemerintah di sektor pertanian dapat berjalan efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan.
Menurutnya, organisasi petani harus mampu mengambil peran dalam mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas petani. Salah satu upaya yang direncanakan DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Barat adalah program Sekolah Tani dengan melibatkan dosen dan praktisi pertanian.
Program tersebut akan memberikan edukasi sekaligus praktik lapangan kepada petani, mulai dari pengendalian hama, pemanfaatan pestisida nabati, hingga pemeliharaan kesuburan tanah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menekan risiko gagal panen.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur pertanian masih menjadi perhatian. Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, menyambut baik kehadiran Tani Merdeka Indonesia sebagai wadah untuk menampung sekaligus memperjuangkan aspirasi petani.
Ia menyoroti kendala distribusi air ke persawahan, terutama di kawasan Sawah Solok, yang masih dirasakan sebagian petani pascabencana alam. Persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan koordinasi berbagai pihak agar aktivitas pertanian dapat kembali berjalan optimal.
Fauzi berharap Tani Merdeka Indonesia mampu menjembatani komunikasi antara petani dan pemangku kebijakan, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat tani dapat diperjuangkan melalui koordinasi yang lebih terarah dan solusi yang tepat sasaran.
Sementara itu, Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, mengingatkan agar pelantikan pengurus baru tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, keberadaan organisasi harus dibuktikan melalui program kerja yang memberikan manfaat langsung bagi petani.
Ramadhani menekankan pentingnya sinergi antara Tani Merdeka Indonesia dan Dinas Pertanian Kota Solok, khususnya dalam mengawal bantuan mesin pompa air, optimalisasi lahan, serta penerapan teknologi pertanian modern.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat upaya pemerintah daerah dalam memajukan sektor pertanian sebagai salah satu penopang kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Solok, Yutris Can, SE, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan DPRD terhadap keberadaan organisasi tersebut.
Ia menegaskan komitmen kepengurusan yang dipimpinnya untuk mendampingi petani, peternak, dan pembudidaya ikan melalui program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan masa bakti 2026–2031, kepengurusan baru Tani Merdeka Indonesia Kota Solok kini dihadapkan pada tantangan untuk menerjemahkan komitmen menjadi aksi nyata. Mulai dari memperjuangkan kebutuhan air persawahan, mengawal bantuan pertanian, hingga memperluas edukasi dan penerapan teknologi, semuanya membutuhkan kerja bersama yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan organisasi ini tidak hanya diukur dari kepengurusan yang telah dikukuhkan, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi petani diperjuangkan dan persoalan di lapangan mendapatkan jalan keluar.
(Wahyu Haryadi)
