Beritanda.net – Persoalan infrastruktur masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Kabupaten Solok. Dari sekitar 1.115 kilometer jalan kabupaten, sebanyak 41 persen di antaranya berada dalam kondisi rusak berat. Untuk membenahi seluruh kerusakan tersebut, pemerintah daerah memperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp1,8 triliun.
Kondisi itu diungkapkan Wakil Bupati Solok H. Candra saat menyambut kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI H. Zigo Rolanda ke Lembah Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sabtu (29/8/2026).
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, air bersih, irigasi, hingga penanganan sungai terdampak bencana.
Dalam kesempatan itu, Zigo Rolanda menyerahkan bantuan untuk mendukung perbaikan jalan di Jorong Galagah serta bantuan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) bagi masyarakat setempat.
Wabup Candra mengapresiasi perhatian dan dukungan yang terus diperjuangkan Zigo Rolanda melalui Komisi V DPR RI untuk Kabupaten Solok dan wilayah Solok Raya.
Menurutnya, dukungan tersebut memiliki arti penting bagi daerah, terutama karena kebutuhan pembangunan infrastruktur jauh lebih besar dibandingkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Sangat banyak program yang dibawa Pak Zigo Rolanda untuk Kabupaten Solok dan sekitarnya. Sebelumnya beliau juga telah turun ke daerah bencana di Kota Solok dan sejumlah titik di Kabupaten Solok bagian utara,” ujar Candra.
Ia menyebut, dukungan pemerintah pusat juga diarahkan untuk penanganan sejumlah sungai yang terdampak bencana.
Sedikitnya terdapat tujuh sungai yang mendapatkan dukungan penanganan. Di antaranya Batang Lembang dan Batang Gawan dengan nilai sekitar Rp180 miliar. Kemudian Batang Muaro Pingai, Batang Bagang Paninggahan, Batang Saniang Baka dan Batang Iman dengan nilai sekitar Rp161 miliar.
“Totalnya sekitar Rp341 miliar untuk anggaran perbaikan sungai yang terdampak bencana yang diperjuangkan Pak Zigo Rolanda,” katanya.
Candra menilai keberadaan Komisi V DPR RI yang membidangi sektor infrastruktur menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Solok untuk mempercepat pembangunan.
Terlebih, kata dia, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.
“Artinya, kita membutuhkan sekitar Rp1,8 triliun untuk memperbaiki jalan di Kabupaten Solok,” jelasnya.
Dari total kebutuhan tersebut, sekitar Rp1,4 triliun diperlukan untuk menangani jalan dalam kondisi rusak berat. Sementara untuk kerusakan ringan diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp400 miliar.
Untuk tahun 2026, Pemkab Solok mengalokasikan sekitar Rp86 miliar untuk sektor jalan dan irigasi. Anggaran itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempertahankan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan keuangan daerah, termasuk setelah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Candra menegaskan pemerintah daerah akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI agar berbagai kebutuhan pembangunan di Kabupaten Solok dapat diperjuangkan dan memperoleh dukungan anggaran.
Perjuangkan Infrastruktur dari Pusat
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI H. Zigo Rolanda mengatakan pihaknya terus melakukan pembahasan dan finalisasi alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat, termasuk berbagai usulan dari Kabupaten Solok.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan ruas jalan di Kapujan. Menurutnya, masih terdapat sekitar 5,3 kilometer ruas jalan yang belum tersentuh aspal dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp43 miliar.
“Melihat waktu yang tersisa, kami terus melakukan exercise bersama kabupaten dan kota pengusul. Kita berharap berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas daerah dapat diperjuangkan,” ujar Zigo.
Tidak hanya jalan, Zigo juga menyoroti pelaksanaan Pamsimas di Jorong Galagah.
Ia mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyediaan air bersih tersebut. Dari alokasi awal yang hanya diperuntukkan bagi sekitar 35 rumah, program itu akhirnya dapat diperluas hingga menjangkau sekitar 200 rumah berkat dukungan dan swadaya masyarakat.
“Artinya masyarakat sangat menginginkan pembangunan itu,” katanya.
Selain Pamsimas, Zigo menyampaikan pembangunan infrastruktur irigasi melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) telah terealisasi di sekitar 21 titik di Kabupaten Solok.
Menurutnya, dukungan program pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu memperkuat pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Mulai dari membuka akses antarwilayah, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan air bersih dan irigasi, hingga mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Mukhlis, S.H., Dt. Gampo Malangik, Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi Golkar Indra Kartasasmita, Kasatker pelaksana yang mewakili Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Satker Pembangunan Strategis, perwakilan balai terkait, TPK Air Minum, tokoh masyarakat, niniak mamak, cadiak pandai, serta unsur masyarakat setempat.
(Irman Kuto)
