Gelar FGD, Pemkab Dharmasraya Bahas Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2024 Bersama BPS
Beritanda– Gandeng Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Kominfo setempat menggelar Fokus Group Discusion (FGD) Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2024.
Kegiatan FGD sendiri di buka oleh Bupati Dharmasraya diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Dharmasraya H. Adkisman, S. Sos., M. Si, di Auditorium kantor bupati setempat, Senin (5/2/2024).
Menyambut itu, Sekda mengapresiasi BPS Kabupaten Dharmasraya beserta jajaran, karena telah melaksanakan kegiatan FGD pembinaan Statistik Sektoral guna mewujudkan data yang akurat.
Langkah ini menurut Sekda Dharmasraya, sejalan dengan Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia guna memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu yang dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan.
“Kebijakan terkait satu data Indonesia menuntut dibentuknya Forum Satu Data Indonesia, baik tingkat pusat, Provinsi, serta Daerah. Forum satu data akan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi daerah untuk penyelenggaraan satu data Indonesia,” kata Sekda Adlisman.
Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan pemahaman bagi unsur pejabat teknis yang mengelola data informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Dan sistem informasi data yang terintegrasi dapat terwujud.
Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistic sektoral. BPS sebagai pembina data statistic telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Satatistik Sektoral (EPSS) tahun 2023 di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Dengan tujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah.
Tujuannya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dibidang statistik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. “Hasil evaluasinya akan menjadi dasar penentuan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Dharmasraya.
“Dimaksud dengan IPS merupakan ukuran output dan outcome tingkat keberhasilan penyelenggaraan statistic sektoral. Dan dapat menjadi salah satu indicator penilaian reformasi birokrasi pemerintah,” terang sekda Dharmasraya.
Ditambahkan, Nilai IPS Pemkab Dharmasraya tahun 2023 masih kurang. Tentunya masih banyak yang perlu diperbaiki. Diharapkan FGD dapat memberikan informasi dan penjelasan, terkait dengan evaluasi tahun 2023 serta implementasi tahun 2024.
Kusus untuk peningkatan nilai IPS diharapkan komitmen dari semua pihak terkait, serta kontribusi sinergi. Dan kerjasama antara BPS dan Pemkab Dharmasraya, untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional handal, efisien dan Satu Data Indonesia.
“Kepada seluruh instansi pemerintah, agar lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistic sektoral. Penyediaan data akurat, serta komprehensif pada sector. Khusus untuk pemerintah daerah, data statistic sektoral sangat bermanfaat untuk perencanaan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam menjawab seluruh tantangan dihadapi,” jelasnya.
Penyelenggaraan statistik yang baik sangat relevan dengan seluruh aspek pembangunan. Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
“Saya juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas upaya, dukungan dan komitmen dalam rangkaian pelaksanaan pembinaan statistic sektoral yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2022 dan 2023,” pungkas, Hadlisman.
(Afriza Dedek)
