Beritanda.net – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, didampingi Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian Tahun 2026. Rakornas ini menitikberatkan pada upaya antisipasi dampak kemarau ekstrem melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan yang dipimpin Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman tersebut dihadiri oleh kepala daerah se-Indonesia, dan dilaksanakan pada Senin (20/4/2026) di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan melalui berbagai langkah strategis, seperti pompanisasi, pengelolaan air, serta percepatan masa tanam guna mengantisipasi potensi kekeringan ekstrem.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk segera menyiapkan data usulan kegiatan, melakukan perbaikan jaringan irigasi, serta menyampaikan usulan mitigasi yang telah terverifikasi guna disinkronkan dengan program pemerintah pusat.
Rakornas ini merupakan respons terhadap potensi kekeringan ekstrem yang diperkirakan akan terjadi, sekaligus memastikan pemerintah daerah dapat bersikap proaktif dalam melindungi sektor pertanian serta menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Usai mengikuti kegiatan, Wakil Bupati Ahmad Fadly menyampaikan bahwa Menteri Pertanian menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan.
“Pak Menteri menegaskan agar daerah segera menyerap anggaran yang telah diberikan. Bagi daerah yang sudah optimal dalam penyerapan, diperbolehkan mengajukan tambahan anggaran, semuanya dalam rangka menghadapi potensi kemarau panjang dan kekeringan tahun 2026,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah penerapan sistem irigasi pompanisasi, yaitu menaikkan air dari sungai atau sumber air lainnya untuk memenuhi kebutuhan pertanian.
“Pak Menteri juga menyampaikan arahan Presiden agar kemarau panjang tidak sampai mengganggu ketahanan pangan. Karena itu, Kementerian Pertanian memberikan dukungan anggaran agar daerah semakin kuat dalam menjaga ketahanan pangan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Tanah Datar telah menjalankan berbagai langkah yang disarankan Kementerian Pertanian, termasuk menyampaikan usulan tambahan program melalui aplikasi resmi Kementan.
“Kami telah mengusulkan tambahan untuk pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dam parit, irigasi perpompaan, dan irigasi perpipaan. Hari ini kami kembali memastikan usulan tersebut sesuai arahan Menteri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa alokasi APBN Tahun 2026 untuk pemulihan bencana tahun 2025 telah disetujui untuk tiga kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp9 miliar.
Rinciannya, terdapat 20 unit operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang saat ini dalam proses pengadaan, rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana seluas 60 hektare yang tengah dalam tahap konstruksi, serta optimalisasi lahan sawah terdampak seluas 180 hektare yang juga sedang dalam proses pengerjaan di lapangan.
Selain itu, untuk program pertanian di luar pemulihan bencana, terdapat tujuh kegiatan dengan total anggaran sekitar Rp27 miliar. Program tersebut meliputi pembangunan bangunan konservasi air (dam parit), irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, optimalisasi sawah non-rawa, bantuan benih padi oplah, benih padi reguler, serta benih jagung reguler.
“Secara keseluruhan, terdapat 10 kegiatan yang bersumber dari APBN dengan total anggaran mencapai Rp36 miliar untuk sektor pertanian di Tanah Datar. Ini tentu tidak lepas dari dukungan pimpinan daerah,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa dana tersebut disalurkan langsung ke rekening kelompok tani dan pelaksanaannya dilakukan secara swakelola.
“Melalui kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan daerah Tanah Datar,” pungkasnya.
(Irfan)
