Beritanda.net – Perkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Solok, Bupati Jon Firman Pandu sambangi kantor Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia, Rabu (18/6/25) di Jakarta.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Solok didampingi Sekretaris Daerah Medison dan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Anthony Saliza. Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko beserta jajaran.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyampaikan, BP Taskin merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.
“BP Taskin merupakan badan baru, dan saat ini sudah berproses menjalankan tugas pertamanya dengan membuat rencana induk pengentasan kemiskinan, yang mana nanti akan menjadi pedoman bagi seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda dalam mengentaskan kemiskinan,” ujar Budiman Sudjatmiko.
Terhadap itu, Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan, bahwa Kabupaten Solok termasuk ke dalam salah satu pemerintah daerah yang akan melaksanakan program sekolah rakyat tahap pertama.
“Alhamdulillah kita juga mendapatkan program sekolah rakyat, yang akan dimulai pada tahun ajaran baru di Bulan Juli 2025. Sekolah rakyat kita saat ini ada di satu lokasi, dan kita satu satunya Kabupaten di Sumbar yang memperoleh program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan,” ujar Bupati Solok.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah hal strategis, termasuk data terkini mengenai kemiskinan di Kabupaten Solok. Berdasarkan data yang dipaparkan, saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Solok masih berada pada kisaran 1.800 jiwa. Angka ini ditargetkan menurun hingga 0 (nol) jiwa sesuai dengan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2026.
Di samping itu, Bupati Jon Firman Pandu juga memaparkan terkait usulan pengentasan kemiskinan di kabupaten Solok, diantaranya pembangunan rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, rehab jalan, sanitasi, perbaikan sektor pertanian, bantuan iuran BPJS Kesehatan, bantuan sembako dan nutrisi bagi lansia disabilitas maupun anak terlantar, bantuan pasca logistik bencana, bantuan untuk UMKM maupun bantuan lainnya.
Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah memastikan jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Solok dengan pendekatan pendataan langsung by name by address.
Pendekatan ini, menurutnya, sangat berguna untuk memastikan validitas data kemiskinan, sehingga nantinya bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Pendekatan ini akan melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Solok, BP Taskin, serta pihak investor sebagai bagian dari strategi bersama dalam penanganan kemiskinan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Solok juga akan melaksanakan program-program strategis peningkatan ekonomi masyarakat berbasis pangan, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyasar kelompok rentan dan anak-anak sekolah. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi gizi, tetapi juga diharapkan membuka peluang kerja baru di setiap nagari melalui penguatan sektor UMKM dan pertanian lokal.
“Pemberantasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya bantuan sesaat, tetapi melalui pemberdayaan dan penciptaan kesempatan ekonomi,” tambah Jon Pandu.
Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah nyata Pemerintah Kabupaten Solok dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, serta menjadi langkah penting menuju Kabupaten Solok yang bebas dari kemiskinan pada 2026.
(Ismardi)
