Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Ketua Baznas dan Oknum Lurah Dilaporkan ke Bawaslu Kota Solok
Beritanda – Ketua Baznas Kota Solok, AKBP (Purn) H. Zaini, SH bersama seorang oknum Aparatur Sipil Negeri ( ASN) yang menjabat sebagai Lurah dikadukan Tim Kuasa Hukum Calon Walikota – Wakil Walikota Nofi Candra – Leo Murphy (NC – LM ) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok atas dugaan pelanggaran Pilkada.
Pelaporan dugaan perkara pelanggaran pemilu oleh tim kuasa hukum NC – LM yang terdiri dari Ganefri Indra Yanti, SH, Jhon Riki, SH, Nanda Pria Tama, SH, Ridho Anandha Jhos Justicio, SH, Gentasri, SH, MH, Rahmadi, SH, kepihak Bawaslu dilakukan pada, Selasa(26/11) sore.
Terhadap itu, Koordinator Kuasa Hukum NC-LM, menyampaikan kepada sejumlab awak media bahwa laporan itu berfokus pada dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua Baznas dan Seorang oknum lurah dalam mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 2.
Menurut Tim Advokasi NC-LM dugaan pelanggaran bermula dari beredarnya dua video di media sosial yang memperlihatkan Ketua Baznas, H. Zaini, memberikan bantuan dari Baznas kepada masyarakat sembari diduga mengarahkan pilihan kepada pasangan calon nomor urut 2.
“ Keterangan dari tiga saksi memperkuat dugaan bahwa terlapor terlibat dalam memengaruhi pemilih untuk mendukung pasangan tersebut.” Tutur Ganefri Indra Yanti.
Tim Advokasi NCLM menyebut, perbuatan tersebut melanggar Pasal 187A UU Pemilihan, yang menyatakan bahwa pemberian uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih adalah tindakan pidana. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal enam tahun serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
“Kami menemukan bukti berupa dua video dan keterangan dari saksi-saksi yang menguatkan bahwa H. Zaini menggunakan jabatannya untuk memengaruhi pemilih,” ujar Ganefri.
Terkait itu, Tim NC – LM berharap, Bawaslu Kota Solok segera memproses laporan agar terwujudnya pemilu berkualitas dan berintegtitas di Kota Solok.
“Keterlibatan aparatur seperti ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga merusak asas netralitas dalam pemilu,” tegas Ganefri.
Proses selanjutnya akan menunggu tindak lanjut dari Bawaslu Kota Solok, termasuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap terlapor dan saksi-saksi.
(Zul Muncak)
