Beritanda.net – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya dalam membangun pendidikan inklusif dan memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah kembali mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
Dukungan itu setidaknya mengkristal dengan kunjungan Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Airlangga Mardjono guna meninjau lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kecamatan Pulau Punjung.
“Kita siap berkolaborasi dengan Pemkab Dharmasraya untuk menyukseskan program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan,” tegas Sekretaris Dirjen SDA Kemenritan PU, Airlangga Mardjono, Kamis, (29/5/25) di Pulau Punjung.
Kedatangan Sekretaris Dirjen SDA Kemenritan PU, disambut hangat oleh Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani karena merupakan tindak lanjut dari pengajuan alih status lahan oleh Bupati Annisa kepada Menteri PU, Dody Hanggodo saat pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu.
Lahan yang diajukan untuk rencana lokasi pembangunan SR seluas 7,8 hektare dari total 33 hektare aset milik Kementerian PU di Muara Mau, di pinggir Sungai Batanghari. Konon sebagian lokasi ini sebelumnya telah dimanfaatkan oleh Pemkab Dharmasraya sebagai UPT Alkal dan UPT Puskeswan.
Atas kondisi itu, Sekretaris Dirjen SDA Kemenritan PU, Airlangga Mardjono menegaskan, pada dasarnya kementerian dan lembaga teknis siap berkolaborasi dan mendukung rencana Pemkab Dharmasraya.
“Namun soal alih status lahan ini merupakan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai pencatat aset negara, sehingga akan melalui proses administrasi lanjutan,” jelas Airlangga.
Namun demikina, sebelum alih status lahan dilakukan, Ditjen SDA akan melaksanakan kajian teknis terhadap kelayakan tanah. Kajian tersebut akan mencakup analisis struktur tanah, keberadaan batuan dalam tanah, serta kemungkinan banjir mengingat lokasi berada tepat di tepi Sungai Batanghari.
Menurutnya, penentuan titik lokasi yang tepat sangat krusial agar pembangunan sekolah nantinya tidak terdampak oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung.
“Kita tidak ingin sekolah ini nantinya berdiri di atas lahan yang tidak layak dan justru membahayakan keselamatan siswa dan guru,” tegasnya.
Menyambut itu, Bupati Annisa mengapresiasi respons cepat dari Kementerian PUPR. Ia menyampaikan terima kasih atas kehadiran langsung Sekretaris Dirjen SDA untuk melihat langsung lokasi yang diusulkan.
“Kita mengajukan 7,8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang representatif. Ini akan menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, dan bagian dari strategi konkret kami dalam menanggulangi kemiskinan, yang masih menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatera Barat,” ungkap Annisa.
Annisa meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar proses administrasi dan teknis berjalan lancar, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera dimulai dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
Pada kesempatan. hadir mendampingi Bupati Annisa Wakil Bupati Leli Arni, Plt Sekretaris Daerah, Yefrinaldi, sejumlah Kepala OPD, serta Bupati Dharmasraya periode 2005–2010, Marlon Martua, yang juga memberikan dukungan terhadap rencana besar ini.
Dengan semangat kolaborasi pusat dan daerah, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak baru dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Dharmasraya, sekaligus menjadi model percontohan nasional dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan.
(Afriza Dedek)
