Beritanda.net – Bupati Solok Jon Firman Pandu resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Solok periode 2026–2031.
Pengukuhan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Provinsi Sumatera Barat di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Selasa (1/9/2026). Prosesi pengukuhan dipimpin langsung Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Prof. Dr. Ir. H. Andi Muhammad Syakir, MS.
Bersamaan dengan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman juga dikukuhkan sebagai Ketua DPD HKTI Sumatera Barat periode 2026–2031. Evi Yandri terpilih secara aklamasi dalam Musda tersebut.
Untuk DPC HKTI Kabupaten Solok, kepengurusan periode 2026–2031 terdiri dari Jon Firman Pandu sebagai ketua, Nofri Perdana Ario sebagai sekretaris, dan Joni Krisnopel sebagai bendahara.
Pengukuhan tersebut menjadi momentum baru bagi HKTI untuk memperkuat peran organisasi dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari akses pasar, peningkatan produksi, hilirisasi hingga regenerasi petani.
Ketua Harian DPN HKTI Prof. Dr. Ir. H. Andi Muhammad Syakir menegaskan, sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam pembangunan Indonesia. Sebagai negara agraris dengan sumber daya alam dan keunggulan komparatif yang besar, pertanian semestinya menjadi salah satu kekuatan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, arah perjuangan HKTI sejalan dengan pemerintah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, HKTI diharapkan tidak sekadar menjadi organisasi profesi, tetapi mampu menjadi katalisator yang memperkuat berbagai program strategis pemerintah di bidang pertanian.
“Keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya swasembada, tetapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani,” tegas Prof. Syakir.
Ia mengatakan, ketahanan pangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan nilai tambah hasil pertanian. Untuk itu, akses pasar, hilirisasi produk, mekanisasi pertanian serta keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting yang harus diperkuat.
Perkembangan teknologi dan mekanisasi, katanya, juga harus dimanfaatkan untuk mendorong regenerasi petani. Pertanian tidak lagi boleh dipandang sebagai pekerjaan tradisional yang kurang menjanjikan, tetapi harus mampu menjadi sektor ekonomi yang menarik bagi generasi muda.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy menyambut positif konsolidasi organisasi HKTI di Sumatera Barat.
Ia berharap HKTI mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan sektor pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar masih menggantungkan kehidupan pada sektor tersebut.
Menurut Vasco, ketergantungan masyarakat Sumatera Barat terhadap pertanian menjadi alasan penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kapasitas petani serta membangun ekosistem pertanian yang lebih tangguh.
HKTI, katanya, harus mampu merangkul berbagai elemen, mulai dari pakar, akademisi, praktisi, pelaku usaha hingga pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan agar persoalan pertanian tidak hanya dibicarakan dari sisi produksi, tetapi juga menyangkut pemasaran, teknologi, permodalan dan hilirisasi.
Vasco mengingatkan agar keberadaan HKTI tidak berhenti pada kegiatan seremonial dan pergantian kepengurusan semata. Organisasi tersebut harus mampu melahirkan program konkret yang manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan masyarakat dalam jangka panjang.
Dengan kepengurusan baru ini, HKTI Sumatera Barat dan seluruh DPC diharapkan mampu memperkuat posisi petani, meningkatkan daya saing produk pertanian, serta memastikan sektor pertanian tidak hanya mampu menjaga ketahanan pangan, tetapi juga menjadi jalan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Irman Kuto)
