Beritanda.net – Tatkala ruang fiskal semakin terbatas, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap menggerakkan pembangunan infrastruktur dasar. Memasuki September 2026, enam ruas jalan di sejumlah kawasan direncanakan mendapat penanganan pengaspalan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kualitas dan kemantapan jalan, sekaligus memastikan akses transportasi masyarakat tetap berjalan dengan baik di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pengetatan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dharmasraya Zakirman melalui Kepala Bidang Bina Marga Willy Kurniawan, Senin (7/9/2026), mengatakan enam ruas jalan yang masuk dalam rencana pengaspalan tersebar di sejumlah wilayah.
“Rencana pengaspalan pada September ini meliputi enam ruas, yakni Lagan Jaya–Sipangkur, Pulau Punjung–Lubuk Bulang, RSUD Lama Sungai Dareh segmen satu, Sungai Limau–Batu Kangkung, Pulau Punjung–Kampung Surau, serta Lingkar Puskesmas Sungai Rumbai Timur,” ujar Willy.
Menurutnya, seluruh pekerjaan pengaspalan terhadap enam ruas tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Dharmasraya. Penanganan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk terus memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat meskipun kemampuan fiskal daerah menghadapi berbagai keterbatasan.
“Penanganan ruas jalan ini diharapkan dapat meningkatkan kemantapan jalan sekaligus memberikan akses transportasi yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat,” katanya.
Willy mengatakan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani. Berbagai langkah dilakukan agar pembangunan tidak terhenti akibat kondisi fiskal daerah yang terdampak efisiensi dan pengetatan TKD.
“Bupati terus berupaya agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan di tengah kondisi fiskal yang ada, termasuk dengan mengoptimalkan kemampuan APBD serta mencari dukungan dari sumber pembiayaan lainnya,” jelasnya.
Tak hanya mengandalkan APBD, Pemkab Dharmasraya juga membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Dari langkah tersebut, pemerintah daerah telah berhasil menghimpun dukungan CSR sebesar Rp31,55 miliar yang diarahkan untuk mendukung pembangunan serta perbaikan infrastruktur jalan.
Willy menegaskan, dukungan CSR tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Namun, khusus untuk enam ruas jalan yang dijadwalkan mendapat pengaspalan pada September ini, pembiayaannya tetap bersumber dari APBD Kabupaten Dharmasraya.
“Penanganan infrastruktur jalan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ruas, tingkat kebutuhan masyarakat, serta kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Peningkatan kualitas jalan tersebut diharapkan tidak hanya membuat perjalanan masyarakat lebih lancar dan nyaman, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi. Jalan yang semakin baik akan memudahkan mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Dharmasraya.
Dengan keterbatasan anggaran yang ada, pemerintah daerah memilih tetap bergerak—menangani ruas demi ruas, sesuai skala prioritas dan kemampuan fiskal—agar pembangunan infrastruktur dasar tetap memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
(Afriza Dedek)
