Beritanda.net – Wakil Bupati (wabup) Solok H. Candra menyebut penjajakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan delegasi Republik Korea menjadi momentum strategis bagi Kabupaten Solok untuk membuka akses investasi, teknologi, dan pengetahuan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“Tantangan lingkungan yang dihadapi daerah harus mulai dipandang sebagai peluang untuk menghadirkan inovasi, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memperkuat pembangunan berkelanjutan,”ungkap Wabup Candra.
Pernyataan itu dsaimpaikan Candra ketika menghadiri Audiensi dan Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Delegasi Republik Korea, Selasa (11/8/2026), di Istana Gubernuran di Padang.
Bagi H. Candra, forum tersebut memiliki arti penting karena substansi pembahasan berkaitan langsung dengan tantangan pembangunan daerah, terutama pada sektor pengelolaan sampah, lingkungan hidup, energi, dan ekonomi hijau yang kini menjadi perhatian global.
“Kita harus mulai melihat persoalan lingkungan bukan hanya sebagai beban pemerintah, tetapi juga sebagai ruang untuk menghadirkan inovasi. Kalau tersedia teknologi, investasi, dan pola kerja sama yang mampu menyelesaikan persoalan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi, tentu peluang seperti ini harus kita pelajari secara serius,” ujar H. Candra.
Dalam FGD tersebut, sejumlah sektor strategis menjadi fokus pembahasan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan delegasi Republik Korea. Di antaranya pengelolaan sampah, ekonomi sirkular, energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan gas metana dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), kredit karbon, hingga pengembangan pasar karbon internasional.
Wabup Candra menilai, konsep ekonomi sirkular menawarkan paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah yang harus dibuang semata, melainkan sebagai sumber daya yang dapat diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomi, energi, maupun bahan baku industri.
“Kita ingin belajar bagaimana daerah lain dan negara yang teknologinya lebih maju mengelola persoalan ini. Bukan sekadar mengangkut dan membuang sampah, tetapi bagaimana sampah bisa dikelola lebih produktif, bahkan jika memungkinkan menjadi sumber energi dan aktivitas ekonomi baru,” katanya.
Kata Candra, Kabupaten Solok membutuhkan terobosan dalam pengelolaan lingkungan agar mampu menjawab tantangan pertumbuhan penduduk, peningkatan volume sampah, serta tuntutan pembangunan yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan. Karena itu, kerja sama internasional harus dimanfaatkan sebagai sarana transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembelajaran terhadap model pengelolaan lingkungan yang telah berhasil diterapkan di negara lain.
Ia menegaskan bahwa nilai penting sebuah kerja sama tidak semata diukur dari besarnya modal yang berpotensi masuk ke daerah. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana Kabupaten Solok memperoleh akses terhadap *teknologi, pengetahuan, dan sistem pengelolaan* yang dapat disesuaikan dengan karakteristik lokal serta kebutuhan masyarakat.
“Investasi harus memberikan nilai tambah. Kita harus melihat kelayakannya, dampak lingkungannya, dan manfaat jangka panjangnya. Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi investasi, sementara masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang sepadan,” tegas H. Candra.
Pembahasan mengenai pemanfaatan gas metana dari TPA, pengurangan emisi gas rumah kaca, hingga peluang memperoleh *kredit karbon* dan mengakses *pasar karbon internasional* juga dinilai sebagai isu strategis yang perlu dipahami pemerintah daerah sejak dini. Menurut H. Candra, arah pembangunan global kini semakin menuntut kemampuan daerah untuk mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.
Kabupaten Solok, lanjutnya, memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian, kawasan hutan, sumber daya alam, dan lingkungan yang dapat dikembangkan melalui pendekatan pembangunan hijau. Namun seluruh potensi tersebut harus dipetakan secara cermat agar mampu menarik investasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.
Meski demikian, H. Candra menegaskan bahwa proses yang sedang berlangsung masih berada pada tahap *penjajakan dan identifikasi potensi*, sehingga belum dapat dimaknai sebagai kepastian masuknya investasi dari Republik Korea ke Kabupaten Solok. FGD tersebut lebih diarahkan untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang memiliki kelayakan ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk dikembangkan di masa mendatang.
“Setelah FGD, pekerjaan kita adalah melihat apa yang benar-benar bisa dikembangkan di Kabupaten Solok. Potensinya harus dipetakan, kebutuhan daerah disiapkan, dan kelayakannya dikaji. Kalau ada peluang yang realistis dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat, tentu harus kita kawal sampai pada tindak lanjut yang konkret,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tindak lanjut hasil FGD membutuhkan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan investasi dan lingkungan hidup. Dalam undangan resmi kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga meminta keikutsertaan *Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)* serta *Kepala Dinas Lingkungan Hidup* sebagai bagian dari proses identifikasi peluang investasi dan penyusunan langkah lanjutan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, forum bersama delegasi Republik Korea ini menjadi pintu awal untuk mempertemukan potensi daerah, kebutuhan pembangunan, teknologi modern, dan investasi hijau dalam satu kerangka pembangunan yang lebih berkelanjutan.
(Irman Kuto)
