Beritanda.net – Panggung politik nasional diguncang kabar mengejutkan. Di tengah menguatnya desakan pemakzulan dari parlemen, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan memilih jalan mundur. Surat pengunduran dirinya disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026) sore.
Langkah politik putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu muncul pada saat tekanan terhadap kedudukannya sebagai orang nomor dua di republik ini mencapai babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), yang berpotensi membuka jalan menuju proses pemakzulan.
Kabar pengunduran diri Gibran dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Ia memastikan bahwa surat tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo di Halim Perdanakusuma.
“Betul,” kata Budi Arie ketika dimintai konfirmasi mengenai pengunduran diri Gibran.
Informasi serupa juga disampaikan orang dekat Gibran sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.
“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” ungkap sumber tersebut.
Meski demikian, penyerahan surat kepada Presiden belum otomatis menandakan berakhirnya jabatan Gibran secara konstitusional. Proses formal masih diperlukan untuk memastikan status pengunduran diri dan kemungkinan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
120 Legislator Bergerak, Tekanan Politik Menguat
Sebelum kabar pengunduran diri mencuat, tekanan politik terhadap Gibran telah mengeras di Senayan.
Sebanyak 120 anggota DPR dari seluruh delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Usulan itu diterima pimpinan DPR dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa dukungan tersebut berasal dari anggota lintas fraksi, yakni PKS sebanyak 28 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDI Perjuangan 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, serta PAN satu orang.
Jumlah itu melampaui ambang batas minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu dasar utama pengajuan hak konstitusional DPR tersebut.
Para pengusul menilai putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan Gibran patut ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan konstitusional.
Namun, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat bukanlah keputusan pemakzulan. Usulan tersebut masih harus melalui proses persetujuan DPR serta tahapan konstitusional lainnya.
Rencananya, usulan itu akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Putusan Pengadilan Jadi Pusat Polemik
Gelombang desakan politik terhadap Gibran tidak terlepas dari polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024.
Persoalan tersebut semakin mengemuka setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.
Mahkamah Agung dilaporkan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah Gibran, sementara putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyoroti belum memadainya bukti dokumen pendidikan luar negeri yang diperlukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan pencalonan.
Rangkaian putusan itu kemudian menjadi landasan argumentasi anggota DPR yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat.
Kendati demikian, penilaian apakah seorang Wakil Presiden dapat diberhentikan tidak serta-merta ditentukan oleh desakan politik. Konstitusi mengatur mekanisme tersendiri yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Sempat Diminta Prabowo Berjuang Lewat Jalur Hukum
Sehari sebelum kabar pengunduran dirinya mencuat, Gibran diketahui telah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut membahas dinamika politik dan persoalan hukum yang sedang dihadapi Gibran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan bahwa Gibran telah mengutarakan keinginan untuk mengundurkan diri kepada Presiden.
Namun, Prabowo disebut memberikan sejumlah pertimbangan dan menyarankan agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Gibran sendiri sempat menyampaikan bahwa Presiden menyarankannya melanjutkan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sekaligus menyiapkan dokumen pendidikan dan langkah hukum lain yang diperlukan.
Pernyataan itu sempat membuka kemungkinan Gibran tetap bertahan sembari memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya.
Namun, perkembangan pada Rabu sore mengubah arah pemberitaan politik nasional. Kabar penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden memunculkan pertanyaan baru mengenai kelanjutan masa jabatan Gibran.
Bola Kini Mengarah ke MPR, Siapa Pengganti Gibran?
Jika pengunduran diri Gibran diproses secara resmi hingga menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden, persoalan berikutnya adalah siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga berakhirnya masa pemerintahan.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih penggantinya paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Dalam mekanisme tersebut, Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR.
Artinya, pengganti Gibran tidak ditentukan melalui pemilihan umum baru, melainkan melalui mekanisme konstitusional di lembaga permusyawaratan rakyat.
Wakil Presiden terpilih nantinya hanya melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan, bukan memulai periode baru selama lima tahun.
Sejumlah sumber di MPR yang dikutip Reuters menyebutkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diperkirakan akan disampaikan secara resmi kepada lembaga tersebut pada Kamis (12/11/2026).
Namun, kepastian mengenai tahapan itu masih memerlukan pengumuman resmi dari lembaga negara terkait.
Ujian Politik bagi Pemerintahan Prabowo
Kabar mundurnya Gibran bukan sekadar persoalan pergantian seorang pejabat negara. Perkembangan tersebut menyentuh konfigurasi politik pemerintahan, hubungan antarkekuatan partai, dan kesinambungan kepemimpinan nasional.
Apalagi, Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang memenangkan Pilpres 2024 dan mengemban mandat pemerintahan hingga 2029.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo, keputusan kelembagaan DPR dan MPR, serta kepastian status pengunduran diri Gibran.
Di tengah kuatnya tekanan politik, satu pertanyaan besar mengemuka: apakah pengunduran diri ini akan mengakhiri polemik yang mengepung Gibran, atau justru membuka babak baru pertarungan politik nasional?
Yang jelas, perkembangan tersebut menempatkan kursi Wakil Presiden dalam sorotan tajam. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan politik Gibran, melainkan juga stabilitas dan arah kepemimpinan nasional hingga 2029.
(redaksi/berbagai sumber)
