Beritanda.net – Sudah 23 tahun persoalan batas administratif antara Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai, Kabupaten Solok, menggantung tanpa penyelesaian. Berganti kepala daerah, bergulir berbagai upaya mediasi, namun garis batas kedua nagari itu belum juga mencapai kesepakatan.
Kini, persoalan menahun tersebut kembali berada di meja Pemerintah Kabupaten Solok, dengan Bupati Jon Firman Pandu dihadapkan pada tantangan mencari jalan keluar yang dapat diterima kedua belah pihak.
Persoalan yang telah melewati sejumlah periode kepemimpinan itu kembali dibahas dalam pertemuan yang difasilitasi langsung Bupati Solok Jon Firman Pandu di Guest House Bupati Solok, Arosuka, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut bukan sekadar membicarakan garis batas di atas peta. Lebih jauh, pembahasan menyangkut kepastian wilayah administrasi pemerintahan, kepentingan pembangunan, serta upaya menjaga hubungan sosial dan adat masyarakat kedua nagari agar tidak terusik oleh persoalan yang tak kunjung selesai.
Hadir dalam pertemuan itu Kapolres Solok Kota, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Hendrianto, Camat Junjung Sirih, Camat X Koto Singkarak, Wali Nagari Muaro Pingai Dodi Hermen, Wali Nagari Saniang Baka Dakhpriadi, tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur pemuda, serta tim kajian dari Universitas Negeri Padang (UNP).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jon Firman Pandu mengakui bahwa persoalan batas kedua nagari bukan masalah sederhana. Selama kurang lebih 23 tahun, berbagai pendekatan telah ditempuh, tetapi belum berhasil melahirkan kesepakatan yang dapat diterima bersama.
Kondisi itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, apabila terus dibiarkan tanpa kepastian, persoalan batas administratif berpotensi menjadi sumber perbedaan kepentingan yang berkepanjangan.
Jon Firman Pandu meminta seluruh pihak mengedepankan kejernihan berpikir, membuka ruang kompromi, dan tidak menjadikan kepentingan masing-masing nagari sebagai penghalang tercapainya penyelesaian.
“Setiap masalah pasti ada jalan keluar, mencari jalan terbaik secara bersama, tentu dengan pikiran yang tenang,” ujar Bupati.
Menurutnya, penyelesaian persoalan yang telah berlangsung lebih dari dua dekade membutuhkan kesediaan semua pihak untuk duduk bersama, menghormati proses yang telah berjalan, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok.
Bupati juga mengingatkan bahwa proses penetapan batas pada masa sebelumnya pernah diwarnai dinamika yang cukup tinggi dan menimbulkan dampak merugikan bagi berbagai pihak.
Karena itu, ia berharap pembahasan kali ini tidak justru memunculkan persoalan baru, apalagi berkembang menjadi konflik yang menyeret masyarakat ke ranah hukum maupun kepolisian.
Salah satu hal penting yang ditegaskan Bupati adalah perlunya pemahaman bersama mengenai perbedaan batas wilayah administratif pemerintahan dengan batas kepemilikan tanah ulayat.
Menurut Jon Firman Pandu, kedua hal tersebut tidak boleh dicampuradukkan karena memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda.
Penetapan batas administratif pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian wilayah penyelenggaraan pemerintahan, memperjelas kewenangan pelayanan publik, dan mendukung tertib administrasi pembangunan.
Sementara itu, persoalan kepemilikan dan hak atas tanah ulayat memiliki aspek adat dan ketentuan hukum tersendiri.
Dengan demikian, penegasan batas pemerintahan nagari tidak serta-merta mengubah ataupun menentukan kepemilikan tanah ulayat masyarakat.
Penjelasan tersebut menjadi penting agar pembahasan batas administratif tidak berkembang menjadi kekhawatiran mengenai penguasaan tanah dan hak-hak adat yang telah hidup di tengah masyarakat secara turun-temurun.
Bupati memastikan bahwa hasil kajian serta proses pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan langkah penyelesaian.
“Akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan,” ungkapnya.
Meski sama-sama mengharapkan penyelesaian, kedua pemerintah nagari masih menyampaikan sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian.
Wali Nagari Muaro Pingai, Dodi Hermen, menekankan bahwa penetapan dan penegasan batas administratif harus memiliki landasan hukum yang kuat serta didukung dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai hasil kajian tim masih membutuhkan penelaahan lebih lanjut, terutama menyangkut kekuatan dan keabsahan peta dasar yang dijadikan acuan.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan batas tidak cukup diselesaikan hanya melalui kesepahaman lisan, tetapi juga memerlukan dukungan data dan dokumen yang memiliki dasar hukum jelas.
Sementara itu, Wali Nagari Saniang Baka, Dakhpriadi, berharap pemerintah daerah dapat segera menghadirkan kepastian terhadap persoalan yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut.
Ia turut menyoroti kondisi faktual di lapangan, termasuk adanya aktivitas pembangunan yang diduga telah memasuki wilayah administratif Nagari Saniang Baka.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu diperiksa kembali secara cermat dengan mencocokkan kondisi lapangan, dokumen pendukung, dan hasil kajian yang tersedia.
Namun, Dakhpriadi juga mengingatkan agar perbedaan pandangan mengenai batas wilayah tidak sampai merusak hubungan persaudaraan masyarakat kedua nagari.
Ia menekankan pentingnya musyawarah, komunikasi terbuka, dan sikap saling menghormati agar penyelesaian tidak memunculkan konflik sosial.
Pertemuan yang difasilitasi Bupati Solok itu membuka kembali ruang penyelesaian atas persoalan yang telah lama membayangi hubungan administratif kedua nagari.
Namun, tantangan sesungguhnya bukan hanya mempertemukan para pihak dalam satu forum, melainkan memastikan seluruh dokumen, peta dasar, hasil kajian, dan kondisi faktual di lapangan dapat dijadikan pijakan dalam proses pengambilan keputusan.
Keterlibatan tim kajian UNP diharapkan dapat membantu menghadirkan pertimbangan akademis dan teknis, sementara pemerintah daerah memegang peran penting dalam memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah 23 tahun tanpa kesepakatan final, masyarakat kedua nagari tentu membutuhkan lebih dari sekadar pertemuan dan pembahasan berulang.
Kepastian batas administratif menjadi penting agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan jelas, tanpa mengorbankan hubungan kekerabatan serta hak-hak adat masyarakat.
Selanjutnya, perhatian tertuju pada langkah lanjutan Pemerintah Kabupaten Solok. Akankah persoalan yang tidak terselesaikan selama lebih dari dua dekade itu akhirnya menemukan titik temu pada masa kepemimpinan Jon Firman Pandu, atau kembali menjadi pekerjaan rumah yang diwariskan ke masa mendatang. Ntah lah!
(Irman Kuto)
