Beritanda.net – Pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Nagari se-Kabupaten Pasaman Tahun 2026, Bupati setempat, Welly Suhery menyoroti masalah disiplin sebagai ungkapan kekecewaan terhadap kehadiran dan keterlambatan sejumlah wali nagari, Kamis (22/1/2026) di Lubuk Sikaling.
Rakor yang seharusnya menjadi ajang penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi pemerintahan nagari itu, dihadiri Wakil Bupati Parulian, Sekretaris Daerah Yudesri, Asisten I Asrial A., Asisten II Djoko R, Kepala OPD terkait, serta Camat. Namun, minimnya kehadiran Wali Nagari menjadi sorotan utama Bupati.
Raut wajah Bupati tampak berbeda saat membuka kegiatan. Biasanya ia lebih fresh dalam memberi sambutan. Namun kali ini nadanya tegas karena masih banyak kursi untuk peserta rakor terlihat kosong.
“Tolong nanti diminta absennya dan laporkan kepada saya, jika ada Wali Nagari yang tidak hadir,” tegas Welly Suhery kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Teddy Marta, di hadapan peserta rapat.
Mengiringi itu, Bupati Pasaman menegaskan, bahwa pemerintahan nagari merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan di Pasaman.
Di hadapan para Wali Nagari, Welly Suhery mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan nagari yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan.
“Pengelolaan keuangan nagari wajib transparan dan akuntabel. APB Nagari harus disusun tepat waktu dan berkualitas. Disiplin administrasi adalah pondasi kepercayaan masyarakat,” ujar Welly.
Ia juga menekankan, agar seluruh program Wali Nagari sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman, serta mendukung sepenuhnya program unggulan (progul) daerah.
“Ada 10 program unggulan daerah. Semua pemerintah nagari wajib mendukung agar program ini berhasil. Hilangkan ego sektoral,” kata Welly dengan nada serius.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pasaman, Teddy Marta menjelaskan, bahwa rakor tersebut menjadi forum strategis untuk membahas berbagai persoalan nagari, mulai dari administrasi pemerintahan, keuangan, hingga sinkronisasi program pembangunan.
“Melalui rakor ini kita membahas seluruh persoalan yang ada di nagari, sekaligus menyamakan langkah agar pembangunan berjalan selaras dari nagari hingga kabupaten,” ujar Teddy.
Ia berharap, Rakor Pemerintah Nagari ini mampu memperkuat koordinasi dan meningkatkan disiplin aparatur nagari. Namun, peringatan keras dari Bupati menjadi sinyal bahwa ke depan, komitmen dan kehadiran Wali Nagari dalam agenda strategis pemerintahan tidak bisa lagi dianggap sepele.
(M.A)
