Beritanda.net – Peristiwa kecelakaan tunggal yang dialami Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, di ruas jalan kawasan Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Minggu (17/05/2026) sekitar pukul 01.30 WIB dini hari, mendadak membuat satu titik jalan nasional antara Alahan Panjang-Muara Labuh menjadi sorotan publik.
Padahal bagi warga sekitar, insiden serupa bukan kejadian pertama. Di tikungan tajam STA 61 ruas Lubuk Selasih-Solok Selatan itu, kecelakaan disebut sudah berulang kali terjadi. Bahkan, pada hari yang sama, sebelum mobil yang ditumpangi Wagub Vasko mengalami kecelakaan, ada tiga insiden kecelakaan lain terjadi di lokasi yang sama pada siang hingga sore hari.
Jalan menikung tajam ke kanan dari arah Solok Selatan itu selama ini dikenal rawan. Kondisi semakin berisiko karena sebagian badan jalan menyempit akibat belum tuntasnya pembebasan lahan warga untuk pelebaran jalur. Sementara di sisi lain, area bekas jalur lama kini menjadi lokasi penumpukan material bangunan milik warga.
Peristiwa yang menimpa orang nomor 2 di Sumatera Barat itu, akhirnya menjadi momentum terbukanya kembali pembicaraan lama yang tersendat di tempat. Atas permintaan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Solok didesak turun langsung membantu penyelesaian akar persoalan lahan.
Menyikapi itu, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I datang ke Surian meninjau lokasi jalan rawan kecelakaan bersama Kepala Dinas PUPR setempat, Kadishub, Kasatpol PP Damkar, Camat Pantai Cermin, Wali Nagari Surian dan Lolo, serta tokoh masyarakat setempat, Selasa (19/05/2026).
Berbeda dari penanganan sebelumnya yang lebih banyak fokus pada aspek teknis jalan, kunjungan kali ini diarahkan sebagai upaya mediasi langsung dengan pemilik lahan yang masih tarik ulur tanpa kesepakatan soal pembebasan.
Mengiringi langkah ke Surian, Wabup Candra juga melakukan koordinasi melalui sambungan video call dengan Wakil Gubernur Vasko dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar.
“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Keselamatan masyarakat jauh lebih penting. Pemerintah daerah harus hadir untuk mencari jalan tengah terbaik,” ujar Candra.
Diungkapkan, Pemkab Solok sudah mengagendakan pertemuan lanjutan untuk mengkaji solusi cepat dan terukur, termasuk membahas skema ganti rugi lahan yang terdampak, hingga penyelesaian berdasarkan NJOP dan ketentuan aturan yang berlaku apabila tidak ditemukan titik temu.
Sementara itu, PPK 2.5 Jalan Lubuk Selasih-Surian BPJN Sumbar, Rey Fraja Novandro menjelaskan, secara teknis lokasi tersebut memang membutuhkan penanganan cepat. Ia menyebut material bangunan di pinggir dan sebagian badan jalan kita minta dibersihkan terlebih dahulu agar tidak membahayakan pengendara.
“Setelah itu lokasi STA 61 ini bisa dilakukan pekerjaan perbaikan dan pelebaran jalan supaya lebih aman bagi pengguna jalan,” katanya.
Menurut Rey, kebutuhan pembebasan lahan di lokasi tersebut diperkirakan sekitar 133 meter persegi.
“Untuk penyelesaiannya tentu membutuhkan dukungan pembebasan lahan, apakah nanti melalui Pemkab Solok atau Pemprov Sumbar,” ujarnya.
Dibantah Pemilik Lahan
Setentang polemik pembebasan lahan ini, Muzardi alias Det sebagai pemilik, membantah anggapan bahwa keluarganya tidak peduli terhadap keselamatan pengguna jalan.
Menurutnya, sebagian jalan nasional yang saat ini digunakan masyarakat di depan lokasi tersebut justru berasal dari tanah keluarganya yang dahulu diserahkan secara cuma-cuma.
“Hanya saja untuk lokasi yang sekarang bermasalah ini, bagi kami adalah soal keadilan. Ada dugaan nilai ganti lahan kami sangat jauh dibanding yang diterima warga lain di sekitar sini,” katanya.
Ia juga mengaku, keluarganya pernah mengalami tekanan dan intimidasi dari pihak tertentu, meski enggan menyampaikan secara terbuka kepada publik. Namun demikian, Muzardi memastikan keluarganya tidak menutup pintu penyelesaian.
“Kalau memang ada kesepakatan yang adil, sebenarnya sekarang juga kami siap memberikan izin membuka pagar beton itu dan menyerahkan lahan tersebut,” ujarnya.
Apresiasi Langkah Wabup Candra
Muzardi bahkan sangat mengapresiasi langkah Wakil Bupati Solok yang datang langsung bersama tim mendengar penjelasan keluarga mereka.
“Selama ini belum pernah ada pimpinan daerah yang datang mendengar langsung apa yang kami rasakan dan kami alami,” katanya.
Kasus di Surian ini memperlihatkan satu hal penting bahwa banyak persoalan infrastruktur tidak semata-mata soal proyek fisik, tetapi juga menyangkut komunikasi, rasa keadilan, dan keberanian membuka ruang dialog.
Kecelakaan yang dialami Wagub Vasko mungkin menjadi perhatian besar karena melibatkan pejabat publik. Namun bagi masyarakat sekitar, harapan terbesar sesungguhnya sederhana, jangan tunggu korban berikutnya untuk menyelesaikan masalah lama ini.
Sekarang lokasi kecelakaan Wagub Vasko yang disebut warga sekitar sebagai “Tikungan Vasko” itu, sedang menagih penyelesaian konkret untuk membuka ruas jalan nan nyaman menuju Surian dan sebaliknya.
(Melatisan/*)
