Beritanda.net – Tingkatkan tata kelola, advokasi kebijakan, sekaligus perkuat sinergi pembangunan nasional. Wakil Bupati Ahmad Fadly mengikuti Bimbingan Teknis Wakil Kepala Daerah se Indonesia di Batam Kepulauan Riau, Kamis (23/07/2026).
Keikutsertaan Wabup Ahmad Fadly dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) ASWAKADA dengan tema “Penguatan ASWAKADA sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola, Advokasi Kebijakan, dan Sinergi Pembangunan Nasional”, ini sebagai upaya peran Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sebagaimana dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan Wakil kepala daerah membantu kepala daerah dalam, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu, mengoordinasikan perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan memberikan saran dan pertimbangan strategis kepada kepala daerah.
Terhadap itu, Wabup Ahmad Fadly mengaku, dengan bimtek ini, InsyaAllah dapat memperkuat pemahaman dan tugas sebagai wakil kepala daerah untuk membantu Bupati dalam membangun Tanah Datar lebih baik lagi kedepan.
Bimtek bahkan juga membahas penguatan tata kelola, advokasi kebijakan, dan sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Maka, kesimpulan yang dapat dipetik dari bimtek ini, ulas Ahmad Fadly, bahwa Kepemimpinan daerah harus sejalan Bupati dan Wakilnya, tidak boleh membiarkan salah satu unsur kepemimpinannya kehilangan fungsi.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah harus hadir dalam satu kepemimpinan. berbeda peran, jelas tanggung jawab, tetapi tetap satu tujuan melayani masyarakat dan menjaga keutuhan daerah maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.”ucapnya.
Bimtek Aswakada yang dibuka Wakil Ketua Komisi II DPRRI, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, Wakil Kepala Daerah bukan sekadar pembagian kekuasaan.
“Fokus utama adalah bagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program dan kegiatan pembangunan,”ucapnya.
Agenda tahunan yang diikuti oleh para wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota dari seluruh Indonesia ini dapat menjadikan para wakil kepala daerah mendorong untuk mewujudkan birokrasi yang lebih adaptif dan transparan.
Beberapa narasumber dari Kementerian Dalam Negeri juga turut dihadirkan. Di antaranya Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Drs. Akbar Ali, M.Si.; Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kemendagri, Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si.; dan Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. L. Saydiman Marto, S.STP., M.Si.
(Irfan)
