Beritanda.net – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak boleh dibiarkan menjadi bom waktu. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperkuat pencegahan hingga ke tingkat nagari, dengan menginstruksikan camat dan wali nagari memastikan tidak ada masyarakat yang melakukan pembakaran lahan.
Instruksi Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani tersebut disampaikan Wakil Bupati Leli Arni saat penandatanganan Deklarasi Bersama Antikarhutla bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Auditorium Dharmasraya, Kamis (3/9/2026).
Bupati Annisa menegaskan, pencegahan karhutla tidak cukup hanya dilakukan pemerintah daerah. Upaya tersebut harus diperkuat sampai ke tingkat kecamatan dan nagari dengan melibatkan pemerintah, aparat kewilayahan serta masyarakat.
“Deklarasi yang kita ucapkan bersama bukan sekadar seremonial, melainkan pernyataan sikap dan komitmen nyata yang harus langsung diimplementasikan di lapangan,” ujarnya.
Camat dan wali nagari diminta segera memetakan kawasan yang rawan karhutla serta menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar.
Bupati juga menegaskan aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di tingkat nagari, pengawasan diarahkan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Setiap temuan titik api juga diminta segera dilaporkan agar dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Karhutla Masih Terkendali
Kepala Pelaksana BPBD Dharmasraya Suherman Junaidi dalam laporannya menyebutkan penanganan karhutla selama fenomena El Nino Godzilla di Kabupaten Dharmasraya sejauh ini masih cukup terkendali.
Menurutnya, karhutla tidak terjadi setiap hari dan tidak ditemukan titik api yang tidak mampu dikendalikan dalam waktu lebih dari 1×24 jam.
Bahkan, berdasarkan pemantauan melalui SiPongi Karhutla, saat ini sudah tidak terdapat titik api di wilayah Dharmasraya. Kondisi tersebut membuat kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah diduga berasal dari luar daerah.
Jauh sebelum kabut asap meluas, Pemkab Dharmasraya telah meningkatkan kesiapsiagaan personel dan peralatan kedaruratan. Sebanyak 66 personel Damkar disiagakan di lima pos pemadam kebakaran. BPBD bersama fasilitas kesehatan juga dipersiapkan memberikan respons selama 24 jam.
Pemkab turut membagikan masker kepada masyarakat pada awal terjadinya kabut asap sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan.
Meski kabut asap sempat terjadi, kondisi tersebut sejauh ini tidak sampai menghambat aktivitas masyarakat maupun perekonomian daerah. Pasar tetap beroperasi normal dan aktivitas perkantoran berjalan seperti biasa.
Sementara untuk melindungi kelompok usia dini, Pemkab Dharmasraya sempat meliburkan kegiatan belajar mengajar bagi anak TK dan PAUD selama tiga hari. Setelah dilakukan evaluasi, kegiatan belajar kembali diperbolehkan dengan ketentuan seluruh proses pembelajaran dilaksanakan di dalam ruangan.
Udara Berangsur Membaik
Sinergi Pemkab Dharmasraya melalui BPBD, Damkar dan perangkat daerah bersama TNI, Polri, camat, wali nagari serta masyarakat selama tiga minggu terakhir menunjukkan hasil positif.
Jumlah titik panas atau hotspot dilaporkan mengalami penurunan signifikan dan setiap titik yang ditemukan dapat ditangani di lapangan.
Perbaikan juga terlihat dari kualitas udara dalam sepekan terakhir. Indeks kualitas udara yang sebelumnya berada pada kategori tidak sehat dengan rata-rata sekitar 134, berangsur turun menjadi kategori kurang sehat dengan rata-rata sekitar 96.
Penanganan karhutla di Dharmasraya juga mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa dua unit mobil air dan satu unit truk tangki. Armada tersebut digunakan untuk membantu pemadaman sekaligus menghadapi kondisi kekeringan yang terjadi di daerah itu.
Setiap nagari kini diarahkan menginventarisasi peralatan pemadam darurat dan memastikan ketersediaan sumber air. Sistem pelaporan cepat juga diperkuat agar setiap temuan titik api dapat segera ditindaklanjuti.
Deklarasi
Penandatanganan deklarasi dihadiri Kapolres Dharmasraya yang diwakili Kabag Ops AKP Zamrinaldi, Dandim 0310/SSD yang diwakili Danramil Koto Baru Kapten CKE Jarman, serta Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya yang diwakili Kasi Datun Abrinaldy Anwar.
Deklarasi tersebut memuat komitmen bersama untuk menolak segala bentuk pembakaran lahan pertanian, perkebunan dan perhutanan sekaligus mendukung penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.
“Nasib kelestarian lingkungan dan kesehatan serta keselamatan masyarakat Dharmasraya ada di tangan kepedulian kita bersama. Mari kita kawal deklarasi ini dengan aksi nyata demi mewujudkan Dharmasraya Bebas Asap,” katanya.
Deklarasi turut ditandatangani Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Dharmasraya Catur Eby, Kalaksa BPBD Dharmasraya Suherman Junaidi, Kesatpol-PP dan Damkar yang diwakili Kabid Penegakan Perda Rafi Usman, sejumlah kepala OPD, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, serta para camat dan wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya.
(Afriza Dedek)
