Beritanda.net – Bupati Tanah Datar Eka Putra secara tegas menuntut lahirnya para wali nagari dan perangkat pemerintahan yang progresif dan inovatif. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang makin dinamis, aparatur nagari diminta tak sekadar bekerja rutinitas, melainkan berani mengambil terobosan demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat di Luhak Nan Tuo.
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari se-Kabupaten Tanah Datar yang dihelat Dinas PMD PPKB di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Minggu (15/11/2026).
Eka Putra menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme perangkat nagari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Feri, Kepala Bappeda Litbang Adriayanti Rustam, Kepala Dinas PMD PPKB Herison, Ketua TP PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra, serta Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Prokopim.
Di hadapan ratusan aparatur nagari, Bupati Eka mengingatkan bahwa perangkat nagari adalah ujung tombak terdepan penyelenggaraan negara yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi masyarakat. Karena itu, kualitas pembangunan daerah sangat bergantung pada kompetensi aparatur di tingkat basis.
“Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas aparatur nagari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” ujar Eka.
Tak hanya soal pelayanan, Bupati juga menyoroti krusialnya manajemen keuangan nagari. Ia meminta seluruh perangkat bekerja cermat dan penuh kehati-hatian agar anggaran dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, serta bebas dari celah hukum di kemudian hari.
“Saya membutuhkan perangkat nagari yang berani menyampaikan persoalan, mencarikan solusi, dan murni bekerja demi kepentingan masyarakat,” tegasnya lugas.
Sejalan dengan itu, Bupati Eka mendorong setiap nagari untuk keluar dari zona nyaman dengan terus berinovasi, menggali potensi lokal, serta memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan. Ia mewanti-wanti agar tidak ada lagi ego sektoral maupun konflik internal yang menghambat roda pemerintahan.
Komunikasi terbuka antara wali nagari dan perangkatnya dinilai menjadi kunci utama, termasuk dengan memperkuat ruang musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).
“Jangan ada ego sektoral dan konflik internal. Bangun sinergi yang solid, lakukan komunikasi secara transparan, serta kedepankan musyawarah bersama BPRN dan KAN,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Sandi Satria melaporkan bahwa kegiatan strategis ini tidak hanya bertujuan memperkuat administrasi dan pengelolaan aset nagari, tetapi juga menjadi langkah taktis persiapan penerapan transaksi non-tunai di nagari mulai tahun 2027 mendatang.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, tata kelola administrasi dan keuangan yang baik sangat krusial di era digital ini,” kata Sandi.
Kegiatan peningkatan kapasitas ini diikuti oleh sebanyak 202 peserta yang berasal dari 68 nagari di Kabupaten Tanah Datar. Adapun sisa tujuh nagari lainnya dijadwalkan menyusul mengikuti program serupa pada tahun 2027.
(Irfan)
