Beritanda.net – Upaya percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang, khususnya pada ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin terus dimatangkan dalam serangkaian rapat pendahuluan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kamis (9/4/2026).
Dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar Muhibuddin, rapa ini dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro.
Mengirngi itu, Gubernur Mahyeldi menaruh harapan supaya seluruh pihak memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan jalan tol ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin, karena merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Karena ini merupakan Proyek Strategis Nasional, kita di daerah harus memberikan dukungan penuh. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas,” ujar Mahyeldi.
Ia menyampaikan, pembangunan ruas Sicincin–Padang Panjang-Bukittinggi sejatinya telah direncanakan sejak 2024. Karena itu, rapat ini menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
“Dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Namun dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, insyaAllah setiap persoalan dapat kita carikan jalan keluarnya,” ungkapnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar percepatan proyek dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, kehadiran tol ini akan memberikan kemudahan akses transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini yang kita harapkan bersama,” katanya.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk terus mendukung penyelesaian proyek tersebut.
Terhadap itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin menekankan soal kolaborasi seluruh pihak harus diwujudkan secara nyata di lapangan, bukan sekadar komitmen administratif.
“Kita ingin kolaborasi ini betul-betul berjalan dalam kerja nyata, bukan hanya di atas kertas. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan proyek tetap mengedepankan prinsip tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat kualitas, serta menjaga integritas seluruh pihak yang terlibat.
Muhibuddin sertamerta menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya dalam proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah diminta aktif membangun komunikasi dengan masyarakat adat dan nagari.
“Pembangunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Dari sisi teknis, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, Dedy Gunawan menjelaskan proyek Tol Padang–Pekanbaru telah direncanakan sejak 2005 dan menjadi bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera.
Hutama Karya Siapkan Amdal
Sejumlah ruas, seperti Pekanbaru–Bangkinang, telah beroperasi, sementara ruas lainnya masih dalam tahap persiapan, termasuk penyusunan dokumen dan peninjauan desain.
Untuk ruas Bukittinggi–Sicincin, saat ini tengah dipersiapkan oleh PT Hutama Karya, mulai dari studi kelayakan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga proses pembebasan lahan.
Setentang itu, Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menegaskan, percepatan proyek menjadi hal yang krusial, mengingat penundaan berpotensi meningkatkan biaya serta mengurangi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Untuk itu, seluruh pihak diminta menetapkan penanggung jawab (PIC) serta menyusun timeline yang jelas hingga proyek dapat diselesaikan sesuai target.
(Ismardi/*)
