Beritanda.net – Atmosfir gerah diruangan sejuk auditorium Gubernuran Sumbar, mewarnai Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan se-Sumatera Barat dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Selasa (16/925) di Padang .
Mentan Andi Amran Sulaiman bahkan terkesan kecewa atas ketidakhadiran sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Solok Jon Firman Pandu. Andi Amran Sulaiman dengan lantang mengungkapkan kekesalan dan kekecewaan, karena Kementerian Pertanian menawarkan program pengembangan kopi seluas 2.000 hektare di Kabupaten Solok.
Dalam Rakor yang dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, sejumlah bupati dan walikota, wakil bupati, serta Forkopimda se-Sumbar, justru minus Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH, Wabup Solok H. Candra, SH.I, maupun Sekda Solok.
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan, program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi berbasis pertanian, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan petani.
Kekesalan Mentan terlihat ketika menanyakan langsung, dan tidak ada bupati maupun wakil bupati Solok yang menjawab, kecuali seorang ASN yang berdiri dan mengaku mewakili keduanya.
“Ini ada program kopi 2.000 hektare untuk Kabupaten Solok. Mampu nggak? Ini gratis, Pak. Mampu nggak? Tapi bupatinya tidak ada, saya ragu-ragu. Tulis merah saja. Karena Solok tidak ada, saya bisa pindahkan ke daerah lain,” kata Amran dalam rapat.
Absennya Bupati Solok pada forum pembukaan itu langsung menimbulkan sorotan tajam, publik menilai ketidakhadiran tersebut bukan hanya bentuk ketidakpedulian terhadap peluang strategis daerah, tetapi juga cerminan lemahnya koordinasi internal pemerintah kabupaten, dugaan kegagalan komunikasi di lingkup Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokomp) Setda Solok disebut-sebut menjadi penyebab bupati tak hadir pada momen penting itu.
Meski demikian, malam harinya Bupati Solok terpantau hadir dalam rapat lanjutan bersama Mentan Andi Amran, dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan langsung proposal pengembangan kopi seluas 2.000 hektare di Kabupaten Solok.
Dalam rapat itu, Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) tersebut juga menyentil Bupati Padang Pariaman yang tidak hadir dan diwakili wakilnya. Saat itu ia menawarkan Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) untuk Pemkab Padang Pariaman.
“Ini ada ABT untuk Padang Pariaman, bupatinya mana?,” ujarnya.
“Bapak bupati ada kegiatan ke Jakarta,” jawab Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat.
“Nggak mau anggaran? Ke Jakarta dapat uang nggak? Nggak apa-apa, ini bisa kita kembalikan ke pagu anggaran,” kata Amran menanggapi.
Mentan menegaskan akan memindahkan anggaran yang telah disiapkan jika kepala daerah tidak serius terhadap isu pangan.
“Pak wabup terima kasih. Tapi kalau bupatinya tidak serius, tidak hadir rapat, Pak Gubernur tolong pindahkan anggarannya. Ini otonominya Pak Gubernur untuk memindahkan,” ujarnya.
Amran Sulaiman menilai Sumbar memiliki potensi pertanian besar, seperti kelapa dan gambir. Apalagi jika didukung hilirisasi, dampaknya akan signifikan bagi perekonomian masyarakat dan daerah.
“Tapi yang mau kerja seperti ini adalah yang mau hadir. Kalau rapat saja tidak hadir, sampai kiamat tidak ada perubahan,” katanya.
Sementara itu, saat ditanya awak media apakah bantuan benar-benar akan dicabut untuk daerah yang tidak dihadiri bupati maupun wakil bupatinya, Amran menegaskan bantuan tetap diberikan.
Hanya saja, jumlahnya berbeda dengan daerah yang dihadiri langsung kepala daerahnya.
“Nggak. Jangan setega itu. Tetap kita kasih. Tapi yang datang itu dapat lebih banyak dikit. Itu saja. Mungkin beliau (para bupati) sibuk. Wakilnya datang itu sudah cukup, nggak masalah,” ujarnya.
Sumber: Tribunpadang/Patronnews.co.id
