Beritanda.net – Menjelang berakhirnya tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi gejolak harga kebutuhan pokok.
Tak ingin stabilitas harga pangan mengganggu daya beli masyarakat, Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menginstruksikan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat membuka peluang kerja sama perdagangan komoditas pangan lintas kabupaten, kota, bahkan provinsi.
Cabai dan beras menjadi dua komoditas yang mendapat perhatian dalam strategi pengendalian inflasi tersebut. Pemerintah daerah berupaya memastikan ketersediaan pasokan sekaligus mengoptimalkan potensi surplus hasil pertanian Tanah Datar melalui penguatan jejaring perdagangan antardaerah.
Langkah strategis itu ditegaskan Ahmad Fadly seusai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (9/11/2026).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, tersebut membahas sejumlah agenda strategis nasional, mulai dari antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok, penguatan ketahanan pasokan pangan, hingga perkembangan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, rakor tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi sekaligus memastikan kebijakan pengendalian inflasi tidak berhenti pada pembahasan administratif, melainkan ditindaklanjuti melalui langkah konkret di lapangan.
Ahmad Fadly menegaskan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas perekonomian, terutama ketika kebutuhan masyarakat berpotensi mengalami perubahan menjelang pergantian tahun.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD terkait lebih proaktif memetakan potensi komoditas pangan yang mengalami surplus sekaligus mencari daerah yang membutuhkan pasokan.
“Kepada OPD terkait, segera jajaki kabupaten/kota yang membutuhkan bahan pangan yang surplus di Tanah Datar untuk bekerja sama, baik dengan daerah di dalam maupun luar provinsi. Apalagi saat ini sudah mendekati akhir tahun 2026,” tegas Ahmad Fadly.
Instruksi tersebut sekaligus memperlihatkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi produksi pangan melalui kerja sama yang saling menguntungkan antardaerah.
Dengan memperluas akses pasar bagi komoditas surplus, Pemkab Tanah Datar berharap distribusi pangan dapat berlangsung lebih efektif, sementara stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Di tengah upaya memperkuat pengendalian inflasi, Kabupaten Tanah Datar kembali mencatatkan capaian dengan mempertahankan penghargaan TPID Award Regional Sumatera.
Ahmad Fadly menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tanah Datar atas kerja sama dan kontribusi dalam mempertahankan prestasi tersebut.
Namun, penghargaan itu diharapkan tidak sekadar menjadi simbol keberhasilan. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat kinerja, meningkatkan koordinasi, dan mempertajam strategi pengendalian inflasi ke depan.
Prestasi tersebut juga menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga efektivitas kebijakan pengendalian harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Tanah Datar, Franky Adhitama, mengungkapkan bahwa sejumlah langkah pengendalian inflasi telah dijalankan melalui koordinasi bersama OPD terkait.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini tengah menjajaki dua perjanjian kerja sama (PKS) antardaerah sebagai bagian dari upaya memperkuat distribusi dan stabilitas pasokan pangan.
Langkah tersebut direncanakan berlanjut pada 2027 dengan penyusunan enam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang selanjutnya akan ditindaklanjuti menjadi perjanjian kerja sama.
Rencana tersebut menunjukkan upaya Pemkab Tanah Datar membangun mekanisme kerja sama pangan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Program Tiga Juta Rumah
Tak hanya persoalan inflasi, rakor tersebut juga menyoroti perkembangan program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu agenda pemerintah pusat.
Dalam laporannya, Franky Adhitama menyampaikan bahwa Kabupaten Tanah Datar telah memperoleh alokasi tahap pertama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 sebanyak 388 unit rumah.
Saat ini, pemerintah daerah tengah mempersiapkan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar penetapan penerima bantuan sebelum pelaksanaan program dilanjutkan.
“Alhamdulillah, tahap pertama sebanyak 388 unit sudah dialokasikan dan siap dilaksanakan. Saat ini kita masih menunggu SK penetapan penerima bantuan. Untuk tahun 2027, kami sedang mengumpulkan data melalui masing-masing kantor wali nagari untuk selanjutnya dilakukan verifikasi,” jelas Franky.
Pengumpulan dan verifikasi data calon penerima tahun 2027 menjadi tahapan penting agar pelaksanaan bantuan perumahan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan keseriusan dalam merumuskan dan menjalankan strategi pengendalian inflasi.
Perhatian utama diarahkan pada stabilitas harga kebutuhan pokok, kecukupan stok pangan, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar potensi tekanan inflasi dapat diantisipasi.
Selain itu, Tomsi juga mengingatkan pentingnya penyampaian laporan perkembangan program pembangunan tiga juta rumah secara berkala sebagai bagian dari pemantauan pelaksanaan program pemerintah.
Rakor tersebut turut diikuti sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, di antaranya Dinas KUKMP, Dinas Pertanian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perkim LH.
Menjelang pergantian tahun, langkah nyata penguatan kerja sama antardaerah diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Tanah Datar dalam menjaga kelancaran distribusi pangan, mengantisipasi tekanan harga, sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
(Irfan)
