Wamendagri Bima Arya Kunjungi Solok,Wabup Candra Ajukan Pergantian Anggaran yang Terpangkas
Beritanda.net – Posko Utama Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok, di Kompleks Islamic Center Koto Baru, kedatangan pejabat penting pasca bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Solok. Adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya yang muncul menjenguk kondisi warga Kabupaten Solok, Senin (1/12/2025),
Kehadiran Bima Arya disambut penuh harapan oleh Wakil Bupati (Wabup) Solok H. Candra bersama ketua DPRD Ivoni Munir, serta Kapolres Solok Kota, Dandim 0309 Solok, Kepala Kejaksaan Negeri Solok, Wakil Ketua DPRD H. Armen Plani,dan sejumlaj Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
Pada kesempatan, Wamendagri menyampaikan pesan permohonan maaf dari Presiden Republik Indonesia karena tidak dapat hadir langsung ke Kabupaten Solok. Presiden, pada hari yang sama, tengah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara.
“Bapak Presiden menyampaikan permohonan maaf belum dapat hadir ke Solok karena hari ini berada di Sumatera Utara. Namun saya ditugaskan untuk memastikan bahwa pemerintah pusat hadir dan memberi perhatian penuh di sini,” ujar Bima Arya.
Wamendagri kemudian menegaskan, agar distribusi bantuan dan kebutuhan logistik dipastikan benar-benar sampai kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana.
“Pastikan distribusi logistik harus sampai ke lokasi-lokasi terdampak. Bantuan pemerintah pusat pasti akan dikirimkan segera,” tegasnya.
Pelayan Publik Dipermudah
Menyertai kunjungannya, Bia Arya juga membawa bantuan untuk masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Junjung Sirih berupa 750 kilogram beras, 30 dus mie instan, serta 100 lembar sarung. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada pemerintah daerah untuk segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan.
Disisi lain, Wamendagri Bima Arya terus mengingatkan, agar pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak dipermudah.
Ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Solok proaktif memberikan layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KK, KTP, KIA, hingga akta kelahiran dan dokumen lainnya yang mungkin hilang atau rusak akibat bencana.
“Saya minta Disdukcapil memastikan proses administrasi dipermudah bagi warga terdampak. Jangan sampai masyarakat kesulitan mengurus dokumen kependudukan di tengah kondisi bencana seperti ini,” tuturnya.
Menyambut itu, Wabup Candra menjelaskan kondisi daerah terdampak mulai dari kerusakan infrastruktur, jumlah pengungsi, hingga material kayu dan lumpur yang masih memenuhi aliran sungai dan permukiman.
Candra sekaligus menjelaskan soal kemampuan keuangan daerah yang mengalami pemangkasan APBD sebesar Rp222 miliar. Atas kondisi itu, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat mengembalikan atau mengganti anggaran tersebut untuk kebutuhan penanggulangan bencana dan pemulihan.
Menanggapi itu, Wamendagri menyatakan, permintaan tersebut sangat relevan dalam keadaan darurat seperti saat ini.
“Permintaan terkait anggaran itu sangat masuk akal dalam kondisi seperti ini. Saya akan sampaikan kepada Bapak Mendagri Tito Karnavian, dan semoga bisa diakomodir oleh Menteri Keuangan,” ujarnya.
(Ismardi)
