Beritanda.net – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satuan pendidikan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan agar pengelolaan dana BOSP berjalan tertib, transparan, akuntabel, serta mampu mendukung pemenuhan layanan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Fadly saat menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dalam Mendukung Pemenuhan Layanan Pendidikan Tahun 2025 sampai dengan Semester II Tahun 2026, Senin (28/9/2026), di Indojolito Batusangkar.
Ahmad Fadly mengatakan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat akan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan dana BOSP.
“Hasil ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, meningkatkan kapasitas SDM BOSP di tingkat satuan pendidikan dan memastikan pelaporan realisasi dana BOSP dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan,” ujar Wabup.
Ia menambahkan, pengelolaan BOSP harus mendapat perhatian serius karena dana tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Fadly juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Barat yang telah melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Tanah Datar.
“Kehadiran BPK RI merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata keuangan daerah yang transparan, tertib dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan BOSP yang langsung menyentuh layanan pendidikan di satuan pendidikan. Karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI,” katanya.
Ia berharap rekomendasi yang disampaikan BPK RI dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah maupun satuan pendidikan sehingga berbagai kekurangan dalam pengelolaan BOSP dapat diperbaiki.
Pada kesempatan tersebut, Wabup juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan tugas di Kabupaten Tanah Datar terdapat kekurangan maupun hambatan dalam proses pemeriksaan.
Sementara itu, Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Weliya Elfajri, menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan selama 30 hari tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Ia menyebut terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian dalam penilaian integritas dan risiko pengelolaan dana BOSP.
“Empat aspek utama penilaian integritas dan risiko dalam pengelolaan dana BOSP adalah transparansi dan perencanaan, pengadaan barang dan jasa di sekolah, keabsahan laporan keuangan dan administrasi, serta pengelolaan dan penggunaan dana,” sampainya.
Ia berharap rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus mendorong perbaikan pengelolaan dana BOSP di Kabupaten Tanah Datar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Tanah Datar Abdurahman Hadi, Asisten Administrasi Umum Sri Mulyani, Inspektur Kabupaten Tanah Datar Helfy Rahmy Harun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Alfi Hidayati, sejumlah kepala OPD, serta undangan lainnya.
(Irfan)
