Beritanda.net – DPRD Kabupaten Tanah Datar menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri 22 anggota DPRD lainnya. Turut hadir Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para staf ahli, asisten, kepala OPD, camat, wali nagari se-Tanah Datar, serta undangan lainnya, Jumat (12/6/2026) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Pagaruyung.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan apresiasi atas penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Anton Yondra juga menyebutkan bahwa pandangan umum fraksi disampaikan oleh delapan fraksi yang ada di DPRD Tanah Datar, yakni Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui juru bicara Darius, Fraksi Ummat Golkar oleh Herman Sugiarto, Fraksi PKB oleh Yonarlis, Fraksi PAN oleh Iswandi Putra, Fraksi NasDem oleh Noviandri, Fraksi Gerindra oleh Mulyani, Fraksi PPP oleh Zulhadi, dan Fraksi PKS oleh Nursal.
Dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali meraih opini WTP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Namun demikian, fraksi-fraksi mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat organisasi perangkat daerah (OPD) terlena, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari opini WTP semata.
Selain itu, sejumlah fraksi juga menyoroti penggunaan anggaran, realisasi pendapatan daerah, capaian target pajak daerah, serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Juru bicara Fraksi Ummat Golkar, Herman Sugiarto, menegaskan bahwa peningkatan PAD memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat. Karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis agar berbagai kendala yang terjadi tidak terulang pada tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Noviandri, menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antarperangkat daerah. Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang digunakan harus benar-benar mampu mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi PPP melalui juru bicara Zulhadi turut menyoroti persoalan tapal batas wilayah yang hingga kini belum tuntas. Fraksi PPP meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut.
“Kami mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan Bupati dengan mendatangi Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, Fraksi PPP mendorong percepatan penyelesaian persoalan tapal batas antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok,” ujarnya.
Sidang paripurna tersebut akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
(Irfan)
