Beritanda.net – Terus digempur
arus zaman yang bergerak lebih cepat dari nalar hingga informasi berlari tanpa jeda dan kebenaran kerap tertinggal di belakang, memicu pertemuan tokoh masyarakat dalam ruang dialektika guna menelisik pengalaman, pengetahuan, dan kegelisahan zaman, Senin dan Selasa (4–6 Mei 2026) di Hotel Rocky Padang.
Diruang itulah para tokoh masyarakat dari Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto dipertemukan dengan satu kenyataan yang tak bisa dihindari: bahwa demokrasi hari ini tidak lagi berdiri di ruang-ruang konvensional, melainkan telah berpindah ke ruang digital liar, cepat, dan sering kali tak terkendali.
Dalam forum yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ini, satu nama mencuri perhatian. Bukan karena jabatan struktural, tetapi karena gagasan yang dibawanya. Ia adalah Supri Ardi, S. Kom, M.Ikom, seorang penggiat media sosial berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dipercaya menjadi pembicara di hadapan para tokoh masyarakat.
Kepercayaan ini tentu bukan tanpa alasan, karena ketika Demokrasi Masuk ke Era 5.0, Supri Ardi tidak memulai dengan teori yang rumit. Ia justru mengajak peserta melihat realitas yang sedang mereka hadapi hari ini.
Bahwa dunia telah memasuki era yang ia sebut sebagai Era 5.0 sebuah fase di mana kecepatan, konektivitas, dan personalisasi informasi mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Dulu informasi itu dicari. Sekarang, informasi yang mencari kita,” ujarnya tenang, namun mengandung tekanan makna yang dalam.
Di era ini, batas antara fakta dan opini menjadi kabur. Antara kebenaran dan manipulasi menjadi samar. Dan yang paling mengkhawatirkan, masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang digiring oleh algoritma.
Bagi Supri, inilah tantangan terbesar demokrasi modern, disinformasi: Musuh Baru yang Tak Terlihat
Salah satu poin paling tajam dalam materi yang disampaikan Supri Ardi adalah soal disinformasi. Ia menyebutnya sebagai “musuh tanpa wajah, tanpa suara, tapi berdampak nyata.”
Disinformasi bukan lagi sekadar berita bohong. Ia telah berevolusi menjadi narasi yang dibungkus rapi, disebarkan secara sistematis, dan diperkuat oleh algoritma media sosial.
Dalam konteks masyarakat nagari yang menjunjung tinggi nilai badunsanak persaudaraan dan keharmonisan disinformasi bisa menjadi racun yang perlahan merusak tatanan sosial.
“Sekali kita salah klik, bukan hanya data kita yang hilang. Tapi cara berpikir kita bisa berubah tanpa kita sadari,” kata Supri.
Kalimat itu membuat ruangan hening sejenak, kesenjangan Digital: Ancaman yang Sering Diabaikan Selain disinformasi, Supri juga menyoroti kesenjangan digital. Ia menegaskan bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam memahami teknologi.
Di satu sisi, ada kelompok yang sangat cepat beradaptasi. Namun di sisi lain, masih banyak yang tertinggal bukan karena tidak mau belajar, tetapi karena tidak diberi kesempatan.
Ketimpangan ini, jika dibiarkan, akan melahirkan ketidakadilan baru, “Demokrasi itu soal kesetaraan. Tapi bagaimana mungkin setara, kalau akses terhadap informasi saja tidak merata?” ujarnya.
Peluang: Dari Ancaman Menjadi Kekuatan Namun Supri Ardi tidak berhenti pada kegelisahan. Ia justru menawarkan harapan, Menurutnya, di balik semua tantangan, ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan—terutama oleh masyarakat nagari. Transformasi digital, jika digunakan dengan benar, dapat menjadi alat untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan membuka akses ekonomi yang lebih luas.
Ia mencontohkan bagaimana media sosial bisa digunakan untuk mempromosikan potensi nagari, memperkuat identitas lokal, bahkan menjadi sumber penghasilan baru.
“Masalah UMKM hari ini bukan produksi. Tapi pemasaran. Dan di sinilah teknologi, termasuk AI, bisa menjadi jawaban,” jelasnya.
Salah satu konsep yang ditawarkan Supri Ardi adalah Nagari Cerdas Digital. Sebuah gagasan yang tidak hanya berbicara soal teknologi, tetapi juga nilai, nagari tidak boleh kehilangan jati dirinya hanya karena ingin modern. Justru teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat nilai-nilai lokal. “Jangan sampai kita canggih secara teknologi, tapi miskin secara nilai,” tegasnya.
Dalam konteks Minangkabau, nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah harus tetap menjadi fondasi, bahkan di era digital sekalipun.
Apa yang disampaikan Supri tidak berhenti sebagai wacana. Ia menemukan resonansi di kalangan peserta, salah satu peserta, yang akrab disapa Uncu, menyampaikan bahwa materi yang disampaikan membuka wawasan baru yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan.
“Kami jadi tahu bahwa ancaman digital itu nyata. Tapi juga ada peluang besar kalau kita mau belajar,” ujarnya.
Antusiasme ini menjadi indikator penting bahwa masyarakat sebenarnya siap berubah—asal diberi pemahaman yang tepat.
Pada keaempatan, hadir jiga sejumlah tokoh, diantaanya Anggota DPRD Provinsi Sumbar H. Masrisal, SH, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar Mursalim,AP, M,Si, Dosen Ilmu Politik Unand Cici Safitri, Pengamat Politik Rahmad Ramadhan, SH, MH,
dan Kepala Bidang Poldagri Aschari Cahyaditama, S.STP., M.Soc.Sc.Ph. D
Kehadiran mereka menunjukkan bahwa isu ini bukan persoalan satu pihak. Ini adalah tanggung jawab bersama.
Demokrasi digital tidak bisa dibangun sendiri-sendiri. Ia membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat.
(Melatisan/*)
