Fraksi DPRD Kota Solok Sampaikan Pandangan Umum, Pemko Solok Menuai Apresiasi dan Menelan Kritikan
Beritanda.net – DPRD Kota Solok menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun 2025 Selasa (16/9/ 25) di ruang sidang DPRD setempat.
Dipimpin Ketua Fauzi Rusli didampingi Wakil Ketua Amrinof Dias Dt Ula Gadang.SH dan Mira Harmadia.S.S serta dihadiri anggota DPRD Kota Solok lainnya, rapat Paripurna ini juga dihadiri Wako Solok Ramadhani Kirana Putra dan Wakil Walikota Solok,Suryadi Nurdal, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli, para Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala OPD dan undangan lainnya.
Mengawali rapat, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Dr.Rio Putra.SE.MM memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kolaborasi antara Pemerintah Kota, para stakeholder, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Rang Solok Baralek Gadang.
Dalam kegiatan ini, Fraksi Golkar menilai peran aktif lembaga adat, baik LKAAM, KAN, maupun Bundo Kanduang, telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Kehadiran dan partisipasi lembaga adat tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya, tetapi event ini juga telah menggerakkan dan menstimulasi ekonomi masyarakat serta menampilkan “citra baik” Kota Solok di tingkat Nasional bahkan mancanegara.
Setentang penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD 2025, fraksi Golkar memaparkan catatan sebagai evaluasi, menyangkut sektor pertanian yang masih menghadapi persoalan mendasar.
Kata Rio Putra, khusus pada jaringan irigasi persawahan, pihaknya menilai belum berfungsi secara maksimal. Sejumlah saluran irigasi mengalami kerusakan dan sebagian wilayah bahkan belum memiliki infrastruktur irigasi yang memadai, sehingga ketersediaan air untuk sawah sering kali tidak terjamin.
Kondisi ini berakibat pada menurunnya produktivitas pertanian dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani.
“Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian serius melalui program perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi yang berkesinambungan, termasuk pemeliharaan rutin serta penguatan peran kelembagaan petani,, sehingga ketahanan pangan terjaga dan kesejahteraan petani dapat meningkat,”tegas jubir Fraksi Golkar Rio Putra.
Kinerja OPD
Mengiringi itu, Fraksi Solok Maju melalui jubir Romi Indra Utama Data kinerja per OPD penting dan diperlukan untuk melihat bagaimana efektivitas program anggaran sejalan dengan penegasan indikator kinerja sosial ekonomi. Hasil kinerja OPD tahun sebelumnya dapat kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan anggaran yang akan dialokasikan untuk tahun selanjutnya. Selain itu dinamika perubahan dan kebijakan APBD harus di tempatkan dalam konteks pencapaian tujuan baik secara kuantitatif maupun kualitatif sebagaimana kebijakan anggaran perubahan APBD 2025 ini dikaitkan dengan pencapaian target indikator utama yang telah di tetapkan.
Fraksi Solok Maju menegaskan, pandangan umum fraksi ini jangan hanya dipandang sebagai formalitas semata. Pihaknya tidak ingin penyampaian ini sekadar menjadi rutinitas yang kemudian dijawab juga secara normatif oleh pihak pemerintah daerah.
“Kami berharap dan meminta dengan tegas agar seluruh masukan, saran, dan kritik yang kami sampaikan benar-benar diperhatikan dan ditindaklanjuti secara nyata oleh pemda. Karena apa yang kami sampaikan merupakan cerminan dari kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat yang kami wakili,” tegasnya Fraksi Solok Maju.
Searah dengan itu, Fraksi Solok Maju mengkritisi soal maraknya parkir liar di sekitar kawasan pasar raya menyebabkan akses masuk menjadi sempit dan semrawut, yang pada akhirnya mengganggu aktivitas ekonomi dan menciptakan kesan buruk terhadap tata kelola pasar.
Pihaknya meminta agar pemda tidak menutup mata terhadap persoalan ini dan segera mengambil langkah tegas serta terukur, demi menciptakan pasar yang tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.
Fraksi Solok Maju juga menyentil perbaikan pelayanan publik, khususnya pada bidang penerangan jalan umum (PJU). Dalam kaitan ini, Fraksi Solok Maju menilai bahwa kinerja dinas perhubungan dalam menangani persoalan PJU masih jauh dari maksimal.
“Banyak laporan dari masyarakat termasuk laporan yang disampaikan langsung oleh anggota DPRD yang tidak segera ditindaklanjuti. Lambatnya respon dari Dishub terhadap laporan kerusakan atau padamnya lampu jalan telah menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman di tengah masyarakat,” ungkap Romi Indra Utama
Disisi lain, Fraksi Solok Maju menilai masih terlalu banyak anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan seremonial, belanja birokrasi, dan program yang minim dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Padahal, dalam situasi ekonomi yang menuntut percepatan pemulihan dan pertumbuhan, TAPD seharusnya lebih fokus pada belanja yang benar-benar menyentuh dan membangun ekonomi masyarakat.
“Fokus anggaran harus diarahkan kepada program yang produktif, memberdayakan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, bukan pada pengeluaran yang hanya menguras APBD tanpa hasil yang jelas,”tegasnya.
Kurangi Serimonial
Sementara itu, Pandangan Umum Fraksi Nurani Keadilan melalui juru bicara Ade Merta.S.Pd mengingatkan Pemerintah Kota Solok agar mengurangi kegiatan yang sifatnya seremonial. Sebaiknya Pemda harus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang pro rakyat seperti pasar murah, pembagian sembako, bantuan sosial, bea siswa dan lain-lain.
Kata Ade Merta, berdasarkan undang – undang No. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan kebijakan inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, perlu dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian belanja pegawai terkait dengan efesiensi anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Atas alasan itu, Fraksi Nurani Keadilan menyebutkan, dengan ditetapkannya Surat Keputusan Walikota Solok setelah pembahasan KUA PPAS Perubahan 2025, Fraksi Nurani Keadilan menegaskan, apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran hukum terkait proses maupun implementasi anggaran yang bersumber dari keputusan tersebut, pihaknya tidak akan bertanggung jawab secara politik maupun hukum atas konsekuensi yang timbul.
“Sikap ini kami ambil sebagai bentuk komitmen terhadap tranparansi, akuntabilitas dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat,”kata Ade Merta.
Mengingat hal itu, Fraksi Nurani Keadilan mengatakan, Pemko Solok seharusnya memprioritaskan anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti kebersihan kota, penerangan jalan umum serta peningkatan keamanan dan ketertiban umum.
“Kami kami menerima laporan dari pegawai kebersihan, bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik sedangkan uang minyak mereka saja tidak cukup,”tuturnya.
Disisi lain, Fraksi Nurani Keadilan ikut menyuarakan keluhan terhadap permasalahan lampu jalan yang menjadi ‘momok’ di setiap kelurahan. Dinas perhubungan diminta untuk menambah stok barang dan kendaraan penunjang (mobil operasional dan crane yang saat ini sudah rusak), serta penempatan pegawai yang kompeten guna mengatasi permasalahan terkait lampu jalan ini.
Termasuk yang menjadi sorotan Fraksi Nurani Keadilan masalah pengelolaan sampah. Dinas LH diminta agar menyiapkan jaring pada setiap truk sampah yang mengantarkan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA), karena saat ini banyak sampah yang berceceran di jalan dan dapat mengganggu pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
Apresiasi Tinggi
Namun diakhir pandangannya, Fraksi Nurani Keadilan menyampaikan apresiasi tinggi terhadap program Pemko Solok tentang pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dengan bunga yang rendah yang bertujuan untuk mengurangi keterikatan masyarakat terhadap rentenir yang berkeliaran di kota Solok.
” kita sarankan agar bagaimana pinjaman yang diberikan tersebut hendaknya memakai sistem syariah, baik dari segi akad maupun proses pelaksanaannya. Karena walaupun dengan bunga dan angsuran yang kecil, namun kalau belum memakai sistem syariah tetap saja namanya riba dan Allah sangat membenci riba.”ungkap Ade Merta.
RSBG Sukses
Senada dengan Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem melalui juru bicara fraksi Oki Oktaviado mengucapkan selamat atas suksesnya penyelenggaraan Event Rang Solok Baralek Gadang yang dikemas dengan konsep yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Event ini merupakan bagian dari Kharisma Event Nusantara yang telah berlangsung sukses dan mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Event ini juga telah menggerakkan dan menstimulasi ekonomi di kalangan masyarakat serta menampilkan “citra baik” Kota Solok di tingkat nasional bahkan mancanegara.
Fraksi NasDem berharap agar Pemerintah Kota Solok terus membuat terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi baru dengan menyelenggarakan event-event lainnya, karena melalui pelaksanaan event, dampak ekonomi kepada masyarakat dapat dirasakan secara langsung, seperti yang terjadi pada Event Rang Solok Baralek Gadang tahun ini. Diharapkan setiap event dapat memberikan dampak yang lebih luas lagi pada perekonomian masyarakat terutama UMKM-UMKM yang ada khususnya di kota solok yang sama-sama kita cintai.
Disisi lain, Fraksi NasDem memandang perubahan APBD 2025, adanya pemangkasan rencana belanja sebesar sekitar Rp.90,09 Miliar, yang berdampak pada belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Fraksi NasDem menyoroti pentingnya memastikan pemangkasan ini tidak mengorbankan program-program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, seperti pelayanan dasar dan infrastruktur vital.
“Fraksi NasDem mendorong agar pemerintah Kota Solok lebih transparan dalam menjelaskan pos-pos belanja yang dipangkas untuk menghindari spekulasi dan kekhawatiran publik,”ujar Oki Oktaviado.
(Zul Muncak)
