Beritanda.net – Hibah, bantuan sosial (bansos), hingga pengadaan barang dan jasa menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam upaya mencegah korupsi. Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengingatkan seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak bermain-main dengan pengelolaan keuangan serta menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan.
Peringatan itu disampaikan Annisa saat mengikuti secara daring sosialisasi mitigasi risiko dan pencegahan korupsi yang digelar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung, Selasa (13/10/2026). Kegiatan tersebut diikuti para pejabat eselon II dan III sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Annisa menegaskan, seluruh perangkat daerah wajib mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara, baik yang bersumber dari APBD maupun non-APBD. Perhatian khusus harus diberikan pada penyaluran hibah, bansos, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang rawan menimbulkan persoalan apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Saya mengingatkan seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar senantiasa berhati-hati dalam menjalankan tugas dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan, baik yang bersumber dari APBD maupun non-APBD, harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, terutama terkait hibah, bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa,” tegas Annisa.
Tak hanya menyoroti pengelolaan anggaran, Bupati juga menegaskan bahwa jabatan di lingkungan pemerintahan tidak boleh menjadi ruang bagi praktik pemberian imbalan atau materi sebagai balas jasa atas penunjukan seseorang pada posisi tertentu.
“Saya tidak pernah meminta materi atau imbalan apa pun kepada ASN sebagai balas jasa atas penunjukan jabatan. Karena itu, jangan ada praktik seperti itu di lingkungan pemerintahan kita. Jalankan amanah dengan baik, jaga integritas, dan ingat bahwa tata kelola pemerintahan kita terus dipantau dan diawasi oleh KPK,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan pentingnya menjaga integritas birokrasi sekaligus mencegah praktik yang berpotensi mencederai tata kelola pemerintahan. Annisa meminta seluruh pejabat menjalankan kewenangan sesuai aturan, tanpa menjadikan jabatan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026). Dalam rapat tersebut, Annisa bersama jajaran pemerintah daerah se-Sumatera Barat menandatangani kesepakatan bersama untuk memperbaiki tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Medison, S.Sos., M.Si, dalam paparannya menguraikan sejumlah titik rawan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain hibah dan pengadaan barang dan jasa, ia juga menyoroti capaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) 2026 sebagai salah satu instrumen pemantauan upaya pencegahan korupsi di daerah.
“Kita perlu memastikan setiap tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Hibah harus tepat sasaran dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas, sementara pengadaan barang dan jasa harus mengedepankan kewajaran harga, transparansi, serta objektivitas,” ujar Medison.
Untuk meminimalkan risiko penyimpangan dalam penyaluran hibah dan bansos, perangkat daerah diminta memastikan kelengkapan proposal, kejelasan identitas penerima, ketepatan sasaran, serta kesesuaian pelaksanaan dengan pertanggungjawaban bantuan.
Reviu juga perlu dilakukan terhadap belanja yang bersumber dari usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, hibah, bansos, dan bantuan keuangan sebelum pencairan APBD Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut diperlukan agar setiap penggunaan anggaran memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, pada sektor pengadaan barang dan jasa, pengawasan diarahkan pada kewajaran harga, kesesuaian metode pengadaan, potensi pemecahan paket, pola transaksi tidak wajar, hingga objektivitas dalam pemilihan penyedia. Aspek-aspek tersebut menjadi perhatian untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Paparan Sekda turut membahas capaian MCSP 2026 yang mencakup tujuh area penilaian, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi penerimaan daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Dharmasraya mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat pengawasan internal, melengkapi data dan dokumen, serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan secara konsisten.
Upaya pencegahan korupsi, dengan demikian, tidak cukup berhenti pada imbauan atau penandatanganan kesepakatan. Kepatuhan terhadap aturan, transparansi dalam penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban setiap program harus menjadi bagian dari praktik sehari-hari birokrasi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
(Afriza Dedek)
