Oleh: Dodi Rikardo Sembiring, S.Sos
Beritanda.net – Menyingkap Kepemimpinan Bupati Karo Rakoetta Sembiring Brahmana kala Memindahkan Ibu Kota dari Kabanjahe ke Tiga Binanga serta Menerbitkan Uang Pemerintah Kabupaten di Tengah Agresi Belanda
Perjalanan sejarah Tanah Karo pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia merupakan bagian penting dari dinamika perjuangan rakyat daerah dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari upaya kolonialisme Belanda yang berambisi kembali menanamkan kekuasaannya di bumi Nusantara.
Pasca terjadinya pertempuran di Medan Area dan sejumlah wilayah di Tanah Karo seperti Kabanjahe, Samura, Seberaya, Sukanalu, Barus Jahe, Sarinembah dan Tiga Binanga, sebagian wilayah Tanah Karo sempat diduduki oleh pasukan Belanda. Namun demikian, ambisi Belanda untuk menguasai seluruh wilayah Tanah Karo tidak berhasil diwujudkan. Kegagalan tersebut tidak terlepas dari kokohnya pertahanan Resimen I di wilayah Sungai Lau Lisang yang menjadi benteng strategis pertahanan rakyat dan pasukan Republik Indonesia.
Wilayah Lau Lisang kemudian menjelma sebagai garis pertahanan terdepan hingga berakhirnya Agresi Militer Belanda I. Kondisi geografis yang mendukung serta rusaknya jembatan di kawasan tersebut menjadi faktor penting yang memberikan keuntungan taktis bagi pasukan Republik untuk mempertahankan wilayah, meskipun dalam keterbatasan persenjataan dan logistik.
Situasi perjuangan di Tanah Karo selanjutnya turut dipengaruhi oleh hasil Perundingan Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville di Tanjung Priok, Jakarta.
Perundingan yang diprakarsai oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut menghasilkan kesepakatan garis demarkasi Van Mook yang harus diterima oleh pihak Indonesia.
Konsekuensi dari kesepakatan itu adalah seluruh pasukan Republik Indonesia yang berada di wilayah kantong pertahanan diwajibkan untuk melakukan hijrah ke daerah-daerah yang masih berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia.
Pasukan Resimen I Divisi X di bawah pimpinan Letkol Djamin Ginting kemudian hijrah menuju Lembah Alas di Aceh Tenggara. Sementara itu, Pasukan Napindo Halilintar di bawah pimpinan Mayor Selamat Ginting bergerak menuju Sidikalang, Kabupaten Dairi bersama Pasukan Barisan Harimau Liar yang dipimpin oleh Saragih Ras dan Payung Bangun.
Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan Agresi Militer I yang mereka sebut sebagai “Politionele Actie”, dengan melakukan serangan besar-besaran di berbagai sektor pertempuran di wilayah Medan Area.
Dalam situasi genting tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohammad Hatta, yang sedang berada di Pematang Siantar dalam perjalanan menuju Banda Aceh, sempat mengadakan pertemuan dengan Gubernur Sumatera, Teuku Muhammad Hasan, guna membahas strategi dalam menghadapi agresi militer Belanda.
Dalam perjalanan menuju Bukittinggi, Wakil Presiden juga singgah di Berastagi dan mengadakan pertemuan dengan para pimpinan perjuangan daerah seperti Bupati Karo Rakoetta Sembiring Brahmana, Komandan Resimen I Letkol Djamin Ginting, Mayor Selamat Ginting serta Payung Bangun. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam membangkitkan semangat juang para pejuang di daerah untuk terus mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Menjelang pendudukan Belanda atas Kabanjahe dan Berastagi pada tanggal 1 Agustus 1947, pasukan Republik bersama rakyat melaksanakan taktik bumi hangus sebagai strategi pertahanan. Kota Kabanjahe dan Berastagi beserta 51 desa di Tanah Karo dibakar guna mencegah pemanfaatan fasilitas oleh pasukan Belanda. Pengorbanan besar rakyat Karo tersebut kemudian memperoleh apresiasi langsung dari Wakil Presiden melalui surat pujian yang dikirim dari Bukittinggi pada tanggal 1 Januari 1948.
Seiring meningkatnya intensitas serangan militer Belanda, pusat pemerintahan Kabupaten Karo yang semula berkedudukan di Kabanjahe dipindahkan oleh Bupati Karo Rakoetta Sembiring Brahmana ke Tiga Binanga.
Selanjutnya pusat pemerintahan kembali dipindahkan ke Lau Baleng, kemudian ke Kutacane dan Tiganderket sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan roda pemerintahan di tengah situasi perang.
Dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian masyarakat di wilayah yang masih berada di bawah kendali Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Karo di bawah kepemimpinan Rakoetta Sembiring Brahmana juga mengambil langkah berani dengan mencetak serta mengedarkan uang pemerintah daerah yang difungsikan sebagai alat pembayaran yang sah bagi masyarakat di tengah keterbatasan sistem keuangan nasional akibat situasi konflik bersenjata.
Setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1950, dualisme pemerintahan di Tanah Karo pun berakhir. Bupati Rakoetta Sembiring Brahmana bersama perangkat pemerintahannya kembali berkantor di Kabanjahe untuk melanjutkan roda pemerintahan secara normal.
Peristiwa Revolusi Sosial di Sumatera Timur yang dimulai pada tanggal 3 Maret 1946 turut membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Tanah Karo. Sistem pemerintahan swapraja dihapuskan dan digantikan dengan sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.
Dalam sidang Komite Nasional Indonesia Tanah Karo pada tanggal 13 Maret 1946 diputuskan pembentukan Kabupaten Karo sebagai daerah administratif yang terlepas dari sistem kerajaan.
Rakoetta Sembiring Brahmana kemudian diangkat sebagai Bupati Karo pertama. Struktur pemerintahan daerah disusun berdasarkan sistem kewedanan dan kecamatan guna mendukung stabilitas pemerintahan di tengah kondisi sosial dan keamanan yang belum sepenuhnya kondusif akibat perang mempertahankan kemerdekaan.
Dengan terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat di Sumatera Utara pada tahun 1945, kekuatan militer rakyat di Tanah Karo semakin terorganisir.
Barisan Pemuda Indonesia cabang Tanah Karo yang dipimpin oleh Matang Sitepu turut berperan aktif dalam menyebarluaskan berita Proklamasi Kemerdekaan serta menggalang kekuatan pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kolonialisme.
Perjuangan rakyat Tanah Karo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dan pengorbanan rakyat daerah memiliki peranan besar dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(Dikutip dari berbagai sumber)
