Beritanda.net – Tidak mematuhi SOP dan aturan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya menghentikan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sang Surya Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.
Kepastian penghentian SPPG Sang Surya Sungai Rumbai itu, disampaikan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, SH, LL.M, dalam serangkaian Jumpa Pers di kantor bupati setempat, Selasa (10/2/2026).
Ikut menghadiri Juma Pers itu, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya Sumanggar Siagian, Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, serta Dandim 0310/SSD diwakili Danramil Koto Baru Kapten CKE Jarman.
Dijelaskan Bupati Annisa, pemberhentian operasional SPPG Sang Surya sesuai hasil pemeriksaan laboratorium, yang menunjukkan adanya kontaminasi bakteri didalam Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada anak sekolah, sehingga berpotensi mengganggu kualitas dan keamanan pangan.
“Berdasarkan hasil uji laboratorium yang kami terima pada 9 Februari 2026, telah ditemukan adanya kontaminasi bakteri pada makanan. Dari hasil investigasi, kontaminasi ini terjadi karena SOP dan juknis keamanan pangan tidak dipatuhi oleh pengelola Dapur SPPG Sang Surya Sungai Rumbai,” ujar Annisa.
Annisa mengungkap, penghentian SPPG Sungai Rumbai merupakan imbas dari kejadian dugaan keracunan siswa pada 3 Februari 2026. Atas kejadian itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya langsung mengamankan sampel makanan dan mengirimkannya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
“Hasil laboratorium tersebut kami terima tanggal 9 Februari, dan pada hari yang sama Pemkab Dharmasraya telah melaporkan hasil uji laboratorium serta hasil investigasi terkait pelanggaran SOP tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pihak yang berwenang,” jelasnya.
Menurut Annisa, sebelum hasil laboratorium keluar, BGN telah lebih dahulu mencabut sementara izin operasional dapur umum tersebut. Setelah laporan resmi dari Forkopimda disampaikan, saat ini Forkopimda Kabupaten Dharmasraya masih menunggu tindak lanjut dari BGN.
Pada kesempatan, Annisa menegaskan, bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki manfaat besar bagi masyarakat Dharmasraya, baik dari sisi pemenuhan gizi bagi sekitar 84.000 penerima manfaat, maupun dampak ekonomi bagi pelaku UMKM pemasok bahan baku.
“Oleh karena itu, jika ada oknum pengelola dapur yang melanggar SOP dan menyebabkan terganggunya keamanan pangan, maka hal tersebut harus ditindak lanjuti,” tegasnya.
Himbauan
Sebagai bahan evaluasi ke depan, Annisa juga mengimbau agar Satuan Pelaksana Program Indonesia (SPPI) maupun Kepala SPPG, meskipun berada di bawah koordinasi BGN, dapat lebih aktif berkoordinasi dan melaporkan apabila menemukan pelanggaran SOP oleh oknum tertentu.
“Dengan koordinasi yang baik, Pemkab dan Forkopimda dapat membantu melakukan pendampingan serta deteksi dini, sehingga manfaat program MBG benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” tutup Annisa.
(Afriza Dedek)
