Beritanda.net – Gelombang demonstrasi kembali bergerak di Kota Padang, menuntut agar anggota dewan meminta maaf kepada rakyat serta mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan reformasi Polri.
Ratusan bahkan ribuan massa gabungan mahasiswa, aliansi BEM se-Sumatera Barat, Cipayung Plus Sumatera Barat, guru, ojol, hingga masyarakat sipil melakukan unjuk rasa dengan konsentrasi depan kantor DPRD Sumbar pada Senin (1/9/2025).
Dalam orasinya, Koordinator Umum Cipayung Plus Sumatera Barat, Taufiqul Hakim menyampaikan. tuntutan yang dilayangkan adalah mendesak DPR RI, khususnya anggota DPR RI dari Sumatera Barat, untuk meminta maaf secara terbuka.
“Di Sumbar I ada 8, di Sumbar II ada 6. Kami menuntut mereka meminta maaf secara terbuka karena tidak menunjukkan etika ketika negeri sedang gonjang-ganjing, sementara mereka entah ke mana,” ujarnya.
Disampaikan, jika dalam 1×24 jam mereka tidak meminta maaf, eskalasi aksi ini akan bertambah.
“Kami akan menuntut tidak hanya ke DPRD, tetapi juga ke setiap partai-partai agar menyatakan pencopotan terhadap 14 anggota DPR RI asal Sumatera Barat yang ada di Senayan.”ujarnya,
Namun yang paling disorot adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset yang dinilai sudah terlalu lama terhenti di Senayan. Hal ini dianggap tidak adil karena undang-undang lain yang bukan prioritas nasional justru dapat segera diselesaikan. Oleh karena itu, massa mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan dalam waktu 30 hari.
Mereka juga menuntut transparansi dari DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait tindak lanjut setiap tuntutan yang diajukan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan melalui media sosial.
Koordinator Pusat BEM se-Sumatera Barat, Rivaldi, menegaskan bahwa salah satu poin utama tuntutan adalah reformasi Polri.
“Kita bisa lihat bagaimana kasus saudara kita, almarhum Affan Kurniawan. Selain itu, kami menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan peninjauan kembali tunjangan DPR. Negara sedang krisis ekonomi, tetapi tunjangan anggota dewan sangat tinggi sekali,” jelasnya.
Ditegaskan, aksi massa menuntut agar DPR dan pemerintah bertanggung jawab atas kondisi bangsa hari ini, dan meminta transparansi penanganan hukum atas meninggalnya driver Ojol Affan Kurniawan.
Rivaldi juga mengecam sikap anggota DPR RI asal Sumatera Barat yang dinilai tidak mengakomodasi keresahan rakyat.
“Hari ini kita melihat bagaimana keresahan masyarakat belum direspons oleh anggota dewan kita. Mereka justru tidak peduli dan tidak memberikan sikap terkait situasi bangsa,” katanya.
Secara umum, aksi unjuk rasa berlangsung kondusif tanpa kekerasan dan perbuatan anarkis. Ketua DPRD Sumbar beserta jajaran serta Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy hadir menemui massa, mendengarkan, dan menerima seluruh tuntutan yang disampaikan.
(*)
