Beritanda.net – Rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi membuka harapan baru bagi konektivitas Sumatera Barat. Namun, sebelum trase ditetapkan, persoalan lahan kaum, keberlangsungan pertanian, jaringan irigasi, hingga akses antar-kampung menjadi sejumlah hal yang harus mendapat kepastian.
Persoalan tersebut mengemuka dalam pra-sosialisasi rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly di Gedung Serbaguna Kecamatan X Koto, Rabu (28/10/2026).
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat untuk menghimpun aspirasi sebelum penetapan trase jalan tol. Warga berharap pembangunan yang dirancang untuk memperbaiki konektivitas daerah itu tidak mengorbankan lahan pertanian produktif, mata pencaharian petani, maupun hubungan antarpermukiman.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengapresiasi kehadiran Andre Rosiade dan pihak terkait yang turun langsung memberikan penjelasan sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan jalan tol berpotensi memberikan manfaat besar bagi Sumatera Barat, terutama dalam meningkatkan konektivitas dan mengatasi persoalan akses transportasi. Meski demikian, persoalan pembebasan lahan harus dibicarakan secara terbuka agar solusi yang dihasilkan dapat diterima semua pihak.
“Pada dasarnya pembangunan jalan tol ini merupakan sesuatu yang positif bagi Sumatera Barat dan akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Akan tetapi, persoalannya berkaitan dengan pembebasan lahan. Untuk itu, melalui pertemuan ini mari kita cari solusi terbaik,” ujar Ahmad Fadly.
Ia berharap masyarakat, khususnya niniak mamak yang tanah kaumnya berpotensi dilalui trase jalan tol, dapat menyimak penjelasan dengan baik dan menyampaikan aspirasi secara terbuka. Musyawarah, menurutnya, menjadi salah satu jalan untuk menemukan titik temu antara kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Ahmad Fadly juga menyoroti pentingnya pembangunan jalur alternatif untuk mengatasi persoalan transportasi di Sumatera Barat. Selama ini, kawasan Lembah Anai kerap menghadapi kemacetan, kecelakaan, dan longsor yang dapat mengganggu kelancaran perjalanan.
Ia berharap pra-sosialisasi tersebut menjadi langkah awal untuk membahas kepentingan masyarakat sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam proses pembangunan.
Trase Belum Diputuskan, Aspirasi Warga Dihimpun
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan pra-sosialisasi dilakukan untuk membuka komunikasi dengan masyarakat sebelum trase jalan tol diputuskan. Ia menegaskan, masukan warga perlu dihimpun sejak awal, terutama terkait dampak pembangunan terhadap lahan pertanian, jaringan irigasi, dan akses antar-kampung.
“Kami hadir untuk mendengar aspirasi yang diawali dengan pra-sosialisasi rencana pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi. Terkait tol ini, trase belum diputuskan. Karena itu, kami ingin berdialog dan menyerap aspirasi warga mengenai dampak pembangunan, terutama terhadap lahan pertanian, irigasi, dan akses antar-kampung,” kata Andre.
Ia menjelaskan, pembangunan jalan tol direncanakan sebagai salah satu upaya mengatasi keterbatasan jalur penghubung di Sumatera Barat. Selama ini, akses dari Padang menuju Padang Panjang, Bukittinggi, dan sejumlah daerah lain masih bergantung pada jalur yang rentan mengalami gangguan, terutama di kawasan Lembah Anai dan jalur alternatif Malalak.
“Sumatera Barat membutuhkan terobosan. Sejak saya kecil sampai sekarang, jalur Padang menuju Bukittinggi masih itu-itu saja. Akibatnya, kemacetan terjadi di mana-mana. Ketika Lembah Anai putus, kita tidak memiliki jalur alternatif lainnya yang memadai,” ujarnya.
Andre juga meminta dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan tersebut. Ia menyampaikan bahwa penggantian lahan terdampak akan memperhitungkan kondisi di lapangan, termasuk tanah, tanaman, dan bangunan yang berdiri di atasnya.
Meski demikian, ia menekankan agar perencanaan jalan tol tetap memperhatikan keberlangsungan pertanian dan aktivitas masyarakat. Persoalan irigasi harus dicarikan solusi, sementara akses antar-kampung perlu dipastikan tetap terhubung melalui desain pembangunan yang sesuai, termasuk kemungkinan pembangunan terowongan dan jalan penghubung.
“Jangan sampai pertanian masyarakat terganggu. Kalau ada persoalan irigasi, harus dicarikan solusinya. Kita juga harus memastikan kampung-kampung tidak terpisah. Pembangunan ini harus membawa manfaat bagi masyarakat dan generasi berikutnya,” katanya.
Melintasi X Koto dan Batipuh
Sementara itu, Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menyampaikan bahwa rencana trase jalan tol pada ruas Padang Panjang–Bukittinggi di wilayah Kabupaten Tanah Datar diperkirakan membentang sepanjang 18 kilometer dan melintasi Kecamatan X Koto serta Batipuh.
Ia berharap masyarakat dapat mendukung proses perencanaan pembangunan tersebut. Koentjoro juga menyampaikan permohonan maaf apabila pendataan awal di lapangan sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga.
Menurutnya, masukan dan saran masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan data sebelum pelaksanaan konsultasi publik berikutnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak pembangunan terhadap lahan pertanian produktif, mata pencaharian petani, serta kelancaran jaringan irigasi. Mereka meminta agar informasi mengenai trase disampaikan secara transparan dan setiap persoalan diselesaikan melalui musyawarah.
Sejumlah tokoh adat juga menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan, dengan harapan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Mereka turut mengusulkan validasi data kepemilikan tanah serta pembahasan mengenai potensi bagi hasil untuk nagari.
Aspirasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai rencana pembangunan, tetapi juga kejelasan mengenai dampak terhadap tanah kaum, keberlangsungan usaha pertanian, dan akses kehidupan sehari-hari.
Dengan trase yang belum diputuskan, tahapan perencanaan berikutnya menjadi penting untuk memastikan aspirasi warga benar-benar menjadi bahan pertimbangan. Pembangunan jalan tol diharapkan mampu memperbaiki konektivitas Sumatera Barat tanpa mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat yang wilayahnya berpotensi terdampak.
(Irfan)
