Beritanda.net – Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah tidak cukup hanya mengandalkan program pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri. Keselarasan kebijakan, ketepatan perencanaan, dan koordinasi lintas pemerintahan menjadi faktor penting agar setiap program memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.
Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperkuat sinkronisasi program pembangunan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Langkah ini dibahas dalam Desk Khusus pada Rapat Asistensi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Provinsi Sumatera Barat di Aula Gedung Bappeda Sumbar, Jumat (9/10/2026).
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly hadir mewakili pemerintah daerah, didampingi Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, Kepala Baperlitbang Adriyanti Rustam, dan Kepala Inspektorat Helfy Rahmi Harun. Pertemuan tersebut juga diikuti pimpinan daerah dari kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Forum itu menjadi ruang untuk menyamakan langkah dalam mengawal pertumbuhan ekonomi, sekaligus membahas strategi pencapaian target nasional sebesar 8 persen sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi, saat menyampaikan sambutan gubernur menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah daerah, menurutnya, perlu mengoptimalkan potensi unggulan masing-masing wilayah sekaligus mempercepat pelaksanaan program prioritas yang dapat mendorong aktivitas ekonomi.
“Upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan kerja keras, sinergi, dan kolaborasi yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Yozarwardi juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kondisi perekonomian daerah. Berbagai hambatan yang berpotensi memperlambat pertumbuhan perlu diidentifikasi agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang konkret, terukur, serta berorientasi pada hasil.
Dalam konteks tersebut, perencanaan pembangunan harus bertumpu pada data yang akurat dan penetapan prioritas yang tepat. Program yang dirancang juga perlu dikawal melalui pelaksanaan dan evaluasi secara berkelanjutan.
Karena itu, sekretaris daerah, Baperlitbang, dan inspektorat kabupaten/kota dilibatkan dalam desk khusus untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, penyelarasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan searah dengan agenda pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.
Wakil Bupati Ahmad Fadly menyampaikan bahwa sinkronisasi harus dilakukan sejak tahap perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan serta evaluasi. Kesinambungan pada setiap tahapan itu diperlukan agar program pembangunan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berharap kegiatan asistensi tersebut dapat memperkuat keselarasan kebijakan dan langkah pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Ahmad Fadly juga meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala.
Dengan pemantauan yang teratur, kendala dalam pelaksanaan program diharapkan dapat diketahui lebih dini dan segera dicarikan solusinya. Pemerintah daerah pun dapat memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif, sesuai sasaran, dan mendukung upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi Tanah Datar.
(Irfan)
