Beritanda.net – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi pascabencana sekaligus memastikan langkah pemulihan dan perbaikan infrastruktur dapat segera dilakukan.
Dalam kunjungannya, Wapres menekankan pentingnya percepatan pemulihan akses utama dan infrastruktur yang terdampak. Menurutnya, pemulihan akses menjadi prioritas untuk menjamin mobilitas sekaligus keselamatan masyarakat.
“Prioritas sekarang, akses utama harus segera pulih. Kita pastikan jalur yang digunakan masyarakat aman, sehingga mobilitas warga, distribusi bantuan, dan pelayanan pemerintahan bisa kembali berjalan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” ungkapnya.
Saat meninjau Jembatan Arosuka yang menjadi salah satu akses penghubung Kota Padang dengan Kabupaten Solok, Wapres menginstruksikan agar kebutuhan sarana dan prasarana jembatan, termasuk ruas jalan di sekitarnya yang terdampak banjir, segera ditangani.
“Akses utama jalan dan jembatan harus dipulihkan secepat mungkin. Utamakan juga aspek keselamatan warga yang melintas,” tegasnya.
Dari infrastruktur penghubung antardaerah, perhatian Wapres kemudian berlanjut ke fasilitas penyelenggaraan pemerintahan. Saat mengunjungi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok yang turut terdampak banjir, Wapres meminta dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap fasilitas pemerintahan yang mengalami kerusakan.
Banjir bandang yang terjadi pada Senin malam (21/9/2026) dilaporkan merusak sedikitnya 12 bangunan perkantoran di wilayah Kabupaten Solok. Pendataan diperlukan untuk menentukan bentuk penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensinya.
Wapres juga menekankan agar kerusakan fasilitas pemerintahan tidak sampai menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk fasilitas penyelenggaraan pemerintahan yang terdampak, segera didata, mana yang membutuhkan penanganan darurat, mana yang membutuhkan perbaikan permanen. Hal yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai berhenti,” pintanya.
Lebih jauh, Wapres menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak berhenti setelah air surut. Material lumpur, pasir, batu, kayu hingga longsoran yang menutup akses harus segera dibersihkan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.
Pemulihan juga mencakup jalan dan jembatan, kawasan permukiman, lahan pertanian, masjid, fasilitas umum, hingga kantor pemerintahan. Seluruh penanganan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi agar distribusi bantuan, aktivitas warga, serta pelayanan publik dapat kembali normal.
Sejalan dengan arahan tersebut, dalam rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang di Posko Utama, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti dalam tahap pemulihan.
Salah satu kebutuhan yang disampaikan adalah pembangunan sabo dam sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana ke depan. Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan perbaikan sejumlah fasilitas yang terdampak, termasuk gedung perkantoran, sawah, rumah warga, dan masjid.
“Rencana pembangunan sabo dam, ke depan ini penting. Selain itu perbaikan gedung kantor yang berkaitan dengan pelayanan publik, perbaikan sawah, rumah, dan masjid,” ujarnya.
Percepatan penanganan di berbagai sektor tersebut diharapkan dapat memulihkan akses dan layanan dasar masyarakat, sekaligus mendukung kembalinya aktivitas warga secara bertahap setelah bencana melanda Kabupaten Solok.
(Irman Kuto)
