Pemkab Solok Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri
Beritanda – Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian dan Lembaga terkait, serta seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, , Senin (20/1/2025) di Arosuka.
Hadir mengikuti Rakor virtual ini Sekretaris Daerah Medison, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Eva Nasri, Staf Ahli Bidang Kemasyrakatan dan SDM drg. Musfir Yones Indra, Kepala OPD, Kepala Bagian terkait, dan jajaran TPID Kabupaten Solok.
Rakor Program Asta Cita Presiden – Wakil Presiden itu, lebih membahas masalah Kesehatan terutama kaitannya dengan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang akan diadakan di seluruh Indonesia.
Mengiringi itu, Mendagri Tito Karnavian memaparkan, dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden-Wakil Presiden untuk Memperkuat Sumber Daya Manusia(SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Indonesia Emas, maka salah satu program yang paling penting ialah pendidikan dan kesehatan.
Karena alasan itu, banyak program-program yang diciptakan guna membantu dan memastikan generasi muda di Indonesia tumbuh sehat. Untuk itu, yang menjadi salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat Presiden-Wakil Presiden pada nomor 2, yakni Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis guna memetakan kualitas kesehatan di masing-masing daerah di Indonesia.
Pada kesempatan, Menteri Kesehatan Budi Gunaidi Sadikin menyampaikan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang merupakan salah satu program terbesar yang pernah dilakukan oleh Kementrian Kesehatan karena program ini menyentuh 280 Juta Rakya Indonesia.
“Ini mungkin salah satu program terbesar dalam sejarah Indonesia yang bisa menyentuh seluruh rakyat Indonesia, mulai dari bayi baru lahir sampai yang belum wafat itu disentuh (terjangkau)” tuturnya.
Budi Gunaidi menyampaikan, ini merupakan program paling luas dan program yang sangat rumit untuk dijalankan. Untuk itu demi suksesnya program ini perlu bantuan dan dukungan dari semuanya baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Mengakhiri Rakor ini, Mendagri menyorot masalah Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025. Kepada seluruh TPID, Mendagri meminta untuk mengecek kembali gerakan menanam agar dijalankan kembali.
“Kita perlu mengecek kembali indeks harga barang terutama di distributor dan mensosialisikan kembali masalah pendaftaran pedagang di Aplikasi SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) sehingga para pedagang mendapatkan barang di bawah harga eceran tertinggi,”papar Tito Karnavian.
(Ismardi)
