Oleh: Gamawan Fauzi Datuak Rajo Nan Sati
Saya dikirim sebuah video dari teman di kampung yang menyorot kondisi kemacetan dan kerumunan orang yang berkunjung ke Sekitar Danau Diatas pada tanggal 22 Maret saat liburan Idul Fitri. Keadaan itu menggambarkan banyaknya pengunjung wisata mencari tempat penginapan dan sekedar untuk istirahat diseputar kawasan sejuk itu.
Belakangan ini kawasan danau Diatas memang sedang bersinar. Para wisatawan yang sudah sering ke Bukittinggi dan sekitarnya pelan pelan mulai mengalihkan kunjungannya ke sekitar danau Diatas, terutama mereka yang suka bersejuk sejuk.
Menurut wakil Bupati Solok beberapa bulan lalu kepada saya, secara tahunan kunjungan ke Danau Diatas dan Danau Dibawah serta sekitarnya tumbuh 60 persen pada 2025. Melonjaknya minat wisatawan datang disambut masyarakat dengan membangun berbagai objek wisata danau. Permainan wisata air bermunculan, resor-resor baru berdiri cepat, ada yang berizin dan lebih banyak tanpa izin di sepanjang bibir danau dan perbukitan. Home stay dan villa pun tumbih bak cendawan musim hujan. Akibatnya tak jelas lagi apakah sesuai rencana umum dan rencana detil tata ruang, atau bisa juga Tata Ruang itu sendiri belum dibuat pemerintah daerah.
Di hari-hari libur panjang, seperti halnya Idul Fitri sekarang ini, lonjakan pengunjung amat terasa. Bayangkan. Sebuah nagari bisa mengalami kemacetan panjang akibat tamu yang membeludak. Kondisi itu membuat banyak wisatawan tidak mendapat tempat untuk menginap, padahal rumah-rumah penduduk sudah banyak yang disulap menjadi ‘home stay’ sehingga tak ada alternatif lain kecuali sebagian terpaksa tidur di masjid bahkan didalam mobil di pekarangan masjid.
Pengalaman tahun lalu rupanya tak memberi pelajaran bagi pengelola wisata, atau Pemerintah Daerah sehingga keadaan kembali berulang. Saya tak melihat langkah antisipasinya, kecuali pengaturan lalu lintas ala kadarnya.
Kadang memang begitu. Mirip dengan persoalan Hukum. Tingkah laku masyarakat berubah cepat sehingga hukum seringkali terlambat mengaturnya. Padahal dalam azas hukum menyebut ‘Nulum dilectum nula puna sine privea lege punali’, tak ada kejahatan sebelum ada aturan hukum yang mengatur.
Dalam persoalan pariwisata ini, peran pemerintah belum dirasakan, kecuali ketika berbagai unit usaha muncul, pemerintah datang untuk melakukan pungutan pajak atau retribusi. Ataupun setelah terjadi ‘accident’, barulah pemerintah turun tangan, tapi seringkali sudah terlambat, karena korban sudah jatuh.
Seperti peristiwa meninggalnya seorang wisatawan yang berbulan madu di Danau Diatas beberapa bulan lalu, yang konon akibat adanya gas pemanas air yang bocor. Untungnya, kita adalah masyarakat pemaaf. Hal seperti itu akhirnya dilupakan oleh berjalannya waktu. Bila hal itu terjadi di luar negeri, kelalaian semacam itu bisa mengakibatkan usaha dan objek wisata ditutup total dan pengelola didenda dengan bayaran besar.
Jika kejadian seperti ini tiap tahun berulang, maka jangka panjang bisa saja terbangun ‘image’ bahwa susah berlibur ke Danau Diatas, bukan malah pergi bersenang senang, tapi yang di dapat adalah kesengsaraan akibat terbatasnya fasilitas yang tersedia.
Kawasan Seputar Danau Diatas, untuk masa mendatang saya kira akan menjadi primadona wisata Sumatera Barat. Disamping udaranya sejuk, objeknyapun beragam. Ada hamparan kebun teh yang menghijau, Gunung Talang yang menjulang, riak-riak danau yang membuat tenang dan nyaman, perkebunan hortikultira yang beragam dan berbagai objek lainnya yang bila dapat dipoles lebih baik tentu akan makin mengkilatbdan menyala, Apalagi bila ‘Fly Over’ Sitinjau Lauik nanti selesai dibangun, yang pasti akan lebih menarik wisatawan untuk datang.
Tantangan Masa Depan
Menurut saya, secara alamiah Alahan Panjang ke depat bisa menjadi objek wisata yang hancur karena kesemrawutannya. Bangunan yang terus bertumbuh dapat mengakibatkan kesemrawutan disebabkan tak ada aturan, perencanaan dan pengawasan yang ketat. Sebaliknya kawasan ini bisa juga menjadi sesuatu yang menjanjikan untuk masa depan, yang tumbuh menjadi daerah tujuan wisata yang me nasional bahkan bisa mendunia bila di disain dengan apik, berkelas, nyaman, aman dan teratur.
Hal ini memerlukan pemikiran yang besar dan profesional. Mungkin tak cukup ditangani oleh konsultan lokal yang tak berpengalaman dalam menangani pembangunan objek wisata kelas nasional dan dunia.
Sekedar intermezo. Bahwa masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Alminangkabauwi yang sekarang ditetapkan sebagai salah satu dari 7 masjid dengan arsitek terbaik di dunia itu, dulu dilombakan arsiteknya secara internasional. Banyak disain dari berbagai negara kita terima, karena menurut saya Karya Besar, hanya akan lahir dari Pemikiran besar. Sebaliknya pikiran kecil, akan melahirkan karya seadanya.
Lebih jauh, perencanaan besar itu, harus ditindaklanjuti dan diawasi secara konsisten sesuai rencana, dan terus menemerus, karena pembangunan tak pernah sekali jadi, melainkan bersifat berkelanjutan atau ‘sustainibility’.
Saat ini, kita menyaksikan bahwa pembangunan berbagai objek wisata di seputar danau Diatas dibiarkan berjalan sendiri menurut kemauan investor. Masyarakat dapat saja membangun sesuai keinginannya ssal mereka memiliki lahan. Pembangunanpun dilakukan tanpa ada pedoman atau aturan.
Mungkin saat ini dampaknya belum terasa, tapi bila berketerusan, suatu saat nanti kita dihadapkan pada kondisi yang sedemikian semrawut akibat tak jelasnya peruntukan lahan yang ada. Fasilitas umum bisa saja berubah jadi bangunan bangunan privat yang kelak bila ingin ditata, akan menimbulkan sengketa serius dan berbiaya besar.
Alahan Panjang Resort milik Pemda Kabupaten Solok seluas Sekitar 40 hektar sudah dua tahun bersengketa masih tak kunjung terselesaikan. Saat ini, ketika ledakan pengunjung terjadi di kawasan Danau Diatas, peran Pemerintah Daerah belum dirasakan optimal oleh masyarakat.
Sebenarnya Untuk menyikapi membludaknya pengunjung (yang sudah diduga sejak awal), Pemda bisa mengambil peran pelayanan wisatawan dengan membentukan portal wisata Danau Diatas, yang memberikan informasi terhadap fasilitas yang tersedia, informasi nama-nama hotel, penginapan, resor, home stay dan objek wisata. Bahkan lebih jauh informasi
tersebut dimuat secara detil sehingga membantu wisatawan untuk mendapatkan fasilitas yang tersedia.
Di samping itu, saya juga belum melihat gerakan Pemda melakukan pembinaan terhadap postensi sumber daya yang bisa di‘create’ dan diolah sebagai oleh-oleh atau buah tangan bagi pengunjung, utamanya beragam jenis makanan, buah-buahan, sayur-sayuran , bunga-bungaan dan juga ‘packaging’ yang menarik.
Untuk hal ini, pelatihan, dengan menggunakan tenaga profesional tentu diperlukan agar potensi yang ada menjadi ‘naik kelas’ sehingga makin menarik dan diminati.
Saya percaya, bahwa wawasan aparatur di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Solok tentu sudah memadai untuk itu, namun yang dirakan saat ini belum ada kesungguhan dan aktivitas yang benar-benar fokus dalam menggairahkan pariwita. Yang terasa adalah sekedar retorika dalam acara-acara tertentu, dan kemudian hilang sampai nanti masyarakat mendengarkan lagi pernyataan yang berulang. tapi belum dalam tindakan nyata.
Jakarta 24 Maret 2026
