Beritanda,net – Menyikapi kondisi keuangan daerah sebagai dampak dari efisiensi anggaran secara Nasional, Pemerintah Kabupaten Solok terus melakukan improvisasi dengan menembus tembok birokrasi Jakarta untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat. Imbas dari upaya Bupati Solok Jon Firman Pandu membangun jejaring tersebut mulai terasa. Sejumlah program Nasional mulai hadir di Kabupaten Solok
“Pembanguna daerah tidak bisa dilakukan sendiri, perlu sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak, terutama bagaiaman bisa menjuluk program ke tingkat Kementrian,” ujar Bupati Jon Firman Pandu.
Bupati Solok mengaku sangat tahu, ketika ia sering bolak-balik ke Jakarta, banyak datang kritikan dari banyak arah. Tetapi ia tidak manggok, apalagi baper. Jon Firman Pandu terus melakukan apa yang bisa dikerjakan, sehingga hasilnya mulai terlihat. Berapa banyak proyek nasional yang dialokasikan ke Kabupaten Solok.
Lihatlah ke sejumlah titik wilayah Kabupaten Solok. Pembangunan melalui Inpres Jalan Daerah seperti jalan Talatak Galundi Alahan Panjang dikerjakan dengan dana pusat, pembangunan jalan Nasional di Aie Dingin untuk memperlancar akses masyarakat ke Pantai Cermin hingga Solok Selatan. Kemudian ada Sekolah rakyat di Lubuk Selasih. Pembangunan BTS untuk wilayah blankspot dan seterusnya.
” Sekolah rakyat di Lubuk Selasih bahkan telah menjadi Sekolah rintisan, satu-satunya di Sumatera,” ujar Jon Pandu ketika menggelar jumpa wartawan dikantin Kantor Bupati Solok, Kamis (23/10) di Arosuka.
Kendati demikian, Bupati Jon Friman Pandu menegaskan, dirinya tidak alergi di kritik. Bahkan kritik dari media akan berdampak terhadap kinerja untuk kelanjutan pembangunan di Kabupaten Solok.
Diakui pula, peran media sangat efektif untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, terutama untuk memacu pembangunan infrastruktur. Ia sekaligus berkomitmen untuk nenciptajan pembangunan di Kabupaten Solok lebih baik dan meningkat tiap tahun dengan mengucurkan program program yang berdampak langsung untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam sesi dialog timbal balik dengan wartawan, Bupati Jon Firman Pandu memastikan dirinya akan terus berupaya untuk tetap melanjutkan program Inprastruktur melalui jaringan ke Pemerintah Pusat guna meningkatkan sektor Kesehatan, Pertanian dan pendidikan, serta ekonomi kerakyatan guna menjadikan Kabupaten Solok lebih maju dan sejahtera.
Tambang Ilegal
Setentang maraknya aktivitas ilegal Mining yang dilakukan dengan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI),
Bupati Solok Jon Firman Pandu mengaku tidak menutup mata dengan realita itu. Namun dibalik itu, ia menyebut problema tambang ilegal adalah menyangkut perut rakyat.
“Banyak masyarakat kita yang menggantungkan hidup disana, Karena itu, kita perlu mencarikan solusi untuk bagaimana tambang ini membawa manfaat,”jelasnya.
SPPG Bermasalah Tutup Saja
Pada kesempatan, Bupati Solok juga menyorot masalah program Astacita Presiden Prabowo, tentang Makanan Bergizi Gratis. Agar program MBG berjalan sukses dan terhindar dari beragama kasus yang mengancam kesehatan anak-anak, Bupati Jon Fieman Pandu bertegas-tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita harus tegas dalam kaitan dengan penyedia MBG ini. Kita tidak ingin ada yang bermasalah. Jika ada SPPG yang bermasalah dalam penyediaan MBG, kita tutup saja,”tegasnya.
Kata Jon Pandu, SPPG merupakan ujung tombak program MBG. SPPG bertanggung jawab penuh merencanakan, membeli bahan makanan, mengolahnya menjadi makanan bergizi, mengemas, dan mendistribusikan ke penerima manfaat meliputi anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
“Karena ini menyangkut program nasional dalam astacita Presiden Prabowo tidak bisa dibuat main-main. Jika bermasalah tutup saja, ” tegas Jon Pandu.
Diketahui, SPPG merupakan dapur masakan untuk produksi dan distribusi MBG. Secara teknis, SPPG menerima dan menyimpan bahan pangan, memasak makanan sesuai menu ditentukan. Kemudian mengemas makanan dengan cara higienis dan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat.
Untuk memastikan program MBG berjalan suksess, Bupati Jon Pandu serta merta menyerahkan sertifikat kebersihan dan sanitasi yang layak (SLHS) kepada dua SPPG di daerah itu, masing-masing SPPG di Nagari Singkarak dan SPPG di Nagari Cupak.
SPPG kini wajib memenuhi standar baru, seperti memiliki sertifikat kebersihan dan sanitasi yang layak (SLHS) dan menggunakan air galon bersertifikat untuk memasak, seperti diwajibkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Mrnyangkut insiden glamping maut di Danau Diateh Alahan Panjang, Bupati Solok mengaku telah menutup aktivitas glamping Lakeside yang sempat menggoncang sektor pariwisata Kabupaten Solok. Ia menegaskan, pihaknya telah menhyerahkan persoalan ini kepihak penegak hukum, sedangkan kegiatan penginapan berupa glamping itu ditutup sampai pihak pengelola mengurus segala bentuk perizinan.
(Ismardi)
