Beritanda – Upaya melindungi hutan terus digalakkan oleh berbagai pihak, termasuk melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Hal itu diungkap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Nomor Urut 1 Mahyeldi dan Vasko Ruseimy dalam debat kedua pemilihan gubernur (Pilgub) Sumatera Barat (Sumbar) yang berlangsung di Hotel Truntum Padang, Selasa (19/11/2024).
Mahyeldi menegaskan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan taraf hidup warga.
“Yang paling paham mengenai hutan adalah masyarakat yang tinggal disekitarnya. Oleh karena itu, kita perlu memberdayakan mereka dalam setiap upaya perlindungan hutan,” ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi menjelaskan, pemberdayaan masyarakat telah dimasukkan ke dalam program pemanfaatan hutan sosial yang kini menjadi salah satu andalan Sumatera Barat.
“Provinsi ini tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat perhutanan sosial tertinggi di Indonesia. Dengan perhutanan sosial, hutan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti budidaya perkebunan hingga pengembangan wisata,” ujarnya.
Data menunjukkan, rasio masyarakat Sumbar yang merasakan manfaat dari program perhutanan sosial berada di peringkat ketiga nasional.
Hal ini mencerminkan distribusi yang merata dan pengelolaan yang efektif di wilayah tersebut.
Mahyeldi mengungkapkan, keberhasilan program ini tak hanya berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan, namun juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita bisa lihat saat ini, dengan pemanfaatan hutan sosial, taraf hidup masyarakat sekitar meningkat signifikan,” katanya.
Mahyeldi menekankan, perhutanan sosial merupakan solusi integratif untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
“Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengelola hutan berbasis masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Mahyeldi mengusulkan agar program ini terus dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pemerintah pusat dan lembaga swasta.
“Kolaborasi diperlukan agar manfaat dari perhutanan sosial bisa lebih luas dirasakan,” imbuhnya.
(Zul Muncak/*)
