Beritanda.net – Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Solok tidak hanya meninggalkan lumpur, material kayu dan batu, tetapi juga pekerjaan besar untuk mengembalikan kehidupan masyarakat seperti sediakala.
Kerugian sementara akibat bencana yang terjadi Senin (21/9/2026) itu ditaksir mencapai sekitar Rp300 miliar. Di sisi lain, kebutuhan anggaran untuk pemulihan dan rehabilitasi diperkirakan jauh lebih besar, yakni sekitar Rp929 miliar.
Di tengah kondisi tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka turun langsung ke Arosuka, Kabupaten Solok, Jumat (25/9/2026), untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus memastikan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana berjalan cepat.
Gibran didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Kepala BNPB Suharyanto, serta jajaran pemerintah daerah. Ia meninjau sejumlah lokasi terdampak dan bertemu masyarakat untuk mendengarkan langsung kebutuhan mereka.
Bagi pemerintah, persoalan yang dihadapi Solok bukan semata membersihkan material banjir. Keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, pencarian korban, pemulihan infrastruktur, pelayanan publik hingga keberlangsungan ekonomi masyarakat harus berjalan secara bersamaan.
Karena itu, Gibran meminta pendataan masyarakat terdampak dipercepat. Data tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menghitung kebutuhan penanganan secara lebih tepat, termasuk memberikan dukungan kepada warga yang memiliki kewajiban cicilan di perbankan.
“Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” ujar Gibran.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah beban ekonomi warga yang terdampak bencana.
Gibran meminta pemerintah daerah mendata masyarakat yang memiliki cicilan pada perbankan, termasuk nasabah PNM Mekaar dan bank-bank Himbara. Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya agar warga terdampak dapat memperoleh keringanan melalui skema restrukturisasi selama masa kebencanaan.
Selain urusan ekonomi rumah tangga, pemulihan sektor pertanian juga menjadi perhatian.
Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam produksi pangan Sumatera Barat, terutama padi dan bawang. Karena itu, lahan pertanian yang terdampak banjir perlu segera dipulihkan agar aktivitas produksi masyarakat tidak terhenti terlalu lama.
Pemulihan pertanian, kata Gibran, harus menjadi bagian dari keseluruhan proses pemulihan pascabencana.
Tak kalah penting adalah pelayanan publik. Masyarakat yang kehilangan dokumen administrasi akibat bencana harus tetap mendapatkan pelayanan, termasuk dalam pengurusan kembali dokumen kependudukan.
Kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak dan ibu hamil juga diminta mendapat perhatian khusus, terutama dalam pendistribusian bantuan.
Ketersediaan air bersih turut menjadi perhatian karena kondisi pascabencana berpotensi memicu persoalan kesehatan. Pemerintah diminta memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi selama masa tanggap darurat dan pemulihan.
Bagi Gibran, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tahap tanggap darurat.
Normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam didorong sebagai bagian dari mitigasi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa.
Seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi juga diminta disusun secara terencana melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan sabo dam maupun kemungkinan relokasi bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.
Untuk pembangunan hunian tetap, Gibran mengingatkan agar lokasi yang dipilih benar-benar aman dari ancaman bencana. Namun, aspek keselamatan itu tetap harus diseimbangkan dengan kedekatan terhadap tempat tinggal sebelumnya dan sumber mata pencaharian warga.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh rumah baru, tetapi juga tetap memiliki akses terhadap kehidupan sosial dan sumber penghidupannya.
“Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi,” tegas Gibran.
Sumbar Waspadai Bencana Susulan
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu pekerjaan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Menurutnya, curah hujan di sejumlah wilayah Sumbar masih tinggi sehingga potensi bencana susulan perlu diantisipasi.
“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujar Mahyeldi.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Sumbar telah menyurati seluruh bupati dan wali kota agar melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing.
Langkah itu dilakukan untuk mengidentifikasi sekaligus membersihkan material yang berpotensi menghambat aliran air, seperti kayu tumbang dan material lainnya.
Pembersihan akan dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana serta komunitas pencinta alam.
Pemprov Sumbar juga mendapat dukungan BNPB berupa peralatan, termasuk chainsaw, untuk mempercepat proses pembersihan di lapangan.
Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah pusat terus mendampingi Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok dalam penanganan bencana.
Satu warga yang masih dalam pencarian terus diupayakan ditemukan. Operasi pencarian dilakukan hingga hari ketujuh sesuai ketentuan dengan melibatkan Basarnas dan unsur terkait.
BNPB juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terus dipenuhi, termasuk logistik dan kebutuhan khusus bagi pengungsi.
Bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan. Sementara bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta.
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan, banjir bandang tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian. Selain itu, satu orang mengalami luka berat dan tiga orang luka ringan.
Sebanyak 480 warga terdampak, dengan sebagian di antaranya mengungsi secara mandiri ke rumah keluarga maupun sejumlah lokasi pengungsian.
Bencana juga merusak sejumlah infrastruktur. Enam gedung perkantoran dilaporkan mengalami kerusakan berat, disusul kerusakan fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kendaraan, jembatan, sawah, lahan kering dan puluhan rumah warga.
Total kerugian sementara ditaksir mencapai sekitar Rp300 miliar.
Untuk penanganan darurat, Pemkab Solok telah menetapkan status tanggap darurat sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026.
Fokus penanganan meliputi pencarian korban, evakuasi warga, pengoperasian posko dan dapur umum, pembersihan jalan serta sungai, pembersihan fasilitas pemerintahan, distribusi logistik, pelayanan warga yang terluka dan koordinasi lintas pemerintahan.
Namun, pekerjaan besar sesungguhnya berada pada tahap berikutnya.
Pemkab Solok merencanakan pembangunan tiga unit sabo dam, perbaikan gedung pelayanan publik, normalisasi sungai, pemulihan sawah dan lahan terdampak, serta perbaikan rumah, sarana ibadah, jembatan dan kendaraan dinas.
Total kebutuhan anggaran untuk seluruh rencana pemulihan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp929 miliar.
Angka itu menunjukkan bahwa setelah air surut dan material banjir dibersihkan, pekerjaan Solok belum selesai. Tantangan berikutnya adalah memastikan warga kembali hidup aman, aktivitas ekonomi bergerak, lahan pertanian kembali produktif, dan kawasan yang pernah diterjang galodo tidak kembali menjadi titik rawan bencana.
(Irman Kuto)
