Beritanda.net – Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman berhasil mengggandeng PT. Food Station Tjipinang Jaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan Provinsi DKI Jakarta dengan sistim kerjasama Business to Government (B2G).
Menyambut itu, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy menjadi surprise hingga mendorong kabupaten/kota lain di Sumbar melakukan diduplikasi model kerjasama Business to Government (B2G) tersebut.
Menurut Vasko, Model kerja sama tersebut efektif untuk memperluas akses pasar bagi komoditas pangan unggulan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar yang mayoritas bergerak di sektor pertanian.
“Kota Pariaman sudah melangkah lebih maju. Kerja samanya bukan lagi antar kepala daerah, tetapi langsung dengan perusahaan daerah di ibu kota negara. Kita berharap model seperti ini bisa direplikasi oleh daerah lain sebagai langkah strategis dan progresif dalam meningkatkan kesejahteraan para petani di Sumbar,” ujar Vasko, Rabu (15/4/2026),di Padang.
Kata Vasko, sebagian besar Kabupaten/Kota di Sumbar memiliki potensi besar di sektor pangan yang dapat dikembangkan melalui pola kerja sama serupa. Komoditas seperti beras, bawang, dan ikan memiliki peluang pasar yang luas, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan lahan pertanian namun didukung kapasitas fiskal yang kuat.
“Kita di Sumbar punya keunggulan produksi pangan. Sementara daerah lain tidak semuanya punya sumber daya serupa, tetapi mereka memiliki kekuatan fiskal. Ini adalah peluang pasar yang harus kita tangkap dan ikat melalui kerja sama yang konkret,” jelasnya.
Vasko menegaskan, pembangunan jembatan distribusi antar daerah menjadi kunci penting dalam memastikan produk pangan masyarakat terserap secara optimal. Dengan demikian, rantai pasok dapat berjalan lebih efisien dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha sektor pangan di Sumbar.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, selepas penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Food Station Tjipinang Jaya dan Pemko Pariaman pada Senin (13/4) lalu, menyampaikan, bahwa pemenuhan kebutuhan pangan DKI Jakarta sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain.
“Kebutuhan beras DKI Jakarta itu per bulannya mencapai 80 ribu ton, kebutuhan ikan dan daging juga sangat besar, belum lagi komoditas pangan lainnya. Kami memiliki kapasitas fiskal, tetapi tidak memiliki lahan pertanian, sehingga pasokan dari daerah menjadi sangat penting bagi DKI Jakarta,” ungkap Wagub DKI Jakarta, Rano Karno.
Ia berharap, kerja sama tersebut dapat menjadi solusi konkret untuk memperkuat ketahanan pangan DKI Jakarta, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi daerah produsen, seperti Sumbar.
(Ismardi/*)
